Teknologi Finansial dan Masa Depan Perbankan

Tulisan ini dimuat di Kolom Opini Harian Kompas, 21 Februari 2017

Teknologi telah mengubah kehidupan kita dan mendisrupsi kemapanan berbagai sektor industri.Munculnya media daring, buku digital, hingga musik dan film yang bisa diunduh langsung dari internet telah mengguncang industri penerbitan dan musik. Beberapa media cetak dan perusahaan penerbitan yang tak mampu bersaing akhirnya menutup usaha. Kita juga melihat satu per satu toko kaset, cakram musik (compact disc), dan video (DVD) mulai menghilang dari pertokoan karena sepi peminat. Inilah yang dinamakan disrupsi teknologi.

Di dunia keuangan disrupsi ini juga tak terhindarkan. Gelombang munculnya para pelaku usaha rintisan (start up) di bidang layanan keuangan digital atau yang umum disebut dengan istilah financial technology (fintech) telah menimbulkan waswas dari industri petahana, dalam hal ini perbankan. Pelaku usaha rintisan di bidang teknologi finansial (tekfin) atau fintech telah mengubah cara masyarakat dalam membayar, mengirim uang, memperoleh pinjaman, hingga berinvestasi.

Masyarakat kini tak perlu repot datang ke bank karena layanan perbankan telah ada dalam genggaman tangan mereka. Ini yang dulu dikatakan Bill Gates, pendiri Microsoft, bahwa masyarakat sebenarnya tidak membutuhkan bank, yang mereka butuhkan adalah layanan bank.

Perusahaan tekfin hadir menawarkan berbagai layanan yang sebelumnya hanya dapat diberikan oleh bank. Melalui platform digital, masyarakat yang berbelanja daring kini bisa memanfaatkan pembayaran cukup melalui dompet elektronik.Untuk memperoleh pinjaman, masyarakat kini juga dapat melakukannya secara mudah melalui layanan peer-to-peer (P2P) lending yang menghubungkan langsung pemilik dana dengan yang membutuhkan dana.Bagi konsumen, tekfin memperluas pilihan terhadap akses produk atau layanan jasa keuangan dan mampu menurunkan harga.

Bagi masyarakat, tekfin memperpendek rantai transaksi, meningkatkan inklusi keuangan, dan memperlancar arus informasi. Bagi perekonomian, tekfin dapat mempercepat transmisi kebijakan moneter karena biaya transaksi menurun dan meningkatkan velositas perputaran uang.

Dilihat dari statistik, pertumbuhan perusahaan tekfin di Indonesia terhitung signifikan. Sampai akhir 2016, tercatat 156 perusahaan bergerak di bidang tekfin. Total nilai transaksi tekfin tahun 2016 di Indonesia, menurut data Statista, diperkirakan menembus 15,02 miliar dollar AS, tumbuh 24,6 persen dari 2015.

Bagaimana menyikapi?Menghadapi perkembangan yang begitu pesat, bagaimana perbankan perlu bersikap? Dan bagaimana peran regulator? Pertanyaan pertama dapat dijawab dengan melihat respons perbankan beberapa tahun terakhir. Sampai dengan saat ini, perbankan masih merupakan pemain utama di jasa keuangan.

Perusahaan tekfin juga masih menggunakan bank sebagai landasan transaksinya. Jika dilihat sejarahnya, bank selama ini menjadi motor bagi inovasi teknologi dengan menginisiasi mulai dari cek, kartu kredit, kartu debet, mesin anjungan tunai mandiri (ATM), hinggainternet banking.

Namun, kini perbankan sudah bukan lagi satu-satunya pemain dalam industri jasa keuangan. Kemudahan akses dan kenyamanan adalah dua hal yang ditawarkan perusahaan tekfin. Jika kita lihat, fungsi utama bank adalah menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan memfasilitasi pembayaran.

Fungsi itu secara terpisah sudah dapat dilakukan oleh perusahaan tekfin melalui generasi baru teknologi digital. Perusahaan tekfin menawarkan berbagai layanan bank tersebut secara terpisah. Fenomena ini yang dinamakan dengan kecenderungan unbundling the businessatau tekfin yang memereteli usaha bank.

Langkah strategis untuk bertahan bagi bank adalah berkolaborasi. Setidaknya ada empat hal yang umumnya dilakukan bank dalam menyikapi gelombang tekfin. Pertama, bank ikut membangun inkubator bagi para pelaku rintisan di bidang tekfin. Kedua, bank mendirikan unit khusus untuk permodalan tekfin atau modal ventura. Ketiga, bank membangun kemitraan dengan pelaku tekfin. Keempat, bank mengambil alih perusahaan rintisan yang sudah ada.

Keempat strategi ini telah dilakukan oleh beberapa bank di Indonesia. Ada bank yang bermitra dengan perusahaan P2Plending untuk menyalurkan kreditnya atau bank mengadakan lomba hackhatonuntuk menyaring bibit-bibit inovasi baru di bidang tekfin.

Dari sisi regulasi, pada November 2016, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia tentang pemrosesan transaksi pembayaran yang di dalamnya juga mengatur tentang pelaku usaha rintisan di bidang tekfin. Bank Indonesia berupaya mendorong inovasi dengan tetap memperhatikan kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Untuk itu, Bank Indonesia akan mengeluarkan implementasi dari aturan regulatory sandbox, yang merupakan sebuah wahana inovasi bagi pelaku usaha tekfin agar dapat beroperasi secara terbatas dengan ketentuan yang diatur dan disepakati. Di sisi lain, koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus dilakukan. Pada akhir Desember 2016, OJK juga telah mengeluarkan aturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan P2P lendingsebagai alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat.

Dalam sebuah laporan bertajuk “The Future of Fintech and Banking: Digitally Disrupted or Reimagined?”, Accenture menyimpulkan dua hal yang akan terjadi pada perbankan dalam menghadapi gelombang tekfin.Pertama, bank tetap merasa yakin dengan dominasinya sehingga enggan beradaptasi dengan teknologi. Jika hal ini dilakukan, hasilnya akan merugikan bank sendiri. Kedua, bank menyadari terjadinya perubahan perilaku pada nasabah dan inovasi teknologi. Untuk itu, mereka berusaha beradaptasi dan berkolaborasi dengan pendatang baru. Dari kedua pilihan, tampaknya pilihan kedua mulai ditempuh industri perbankan Tanah Air.

JUNANTO HERDIAWAN

Plt Kepala Fintech Office Bank Indonesia

Fintech dan Optimisme Ekonomi Indonesia

Tulisan ini dimuat di Kolom Opini Harian KOMPAS, 30 November 2016

Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ekonomi global yang lesu, permintaan domestik yang belum optimal, dan pertumbuhan kredit yang masih rendah menjadi beberapa faktor yang menghambat ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi dan merata.

Kondisi tersebut kerap menimbulkan pesimisme pada pelaku ekonomi. Namun Presiden Joko Widodo mengingatkan kita untuk tetap optimistis dalam memandang masa depan. Sebenarnya banyak hal yang dapat membuat kita tetap optimistis, mulai dari indikator makroekonomi yang stabil hingga berbagai potensi yang kita miliki saat ini. Salah satu potensi tersebut adalah fenomena bertumbuhnya ekonomi digital di Tanah Air.

Istilah ekonomi digital belakangan ini marak dibicarakan. Kita tengah mengalami perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kemajuan teknologi, khususnya penetrasi internet, masyarakat secara instan terhubung satu dengan yang lain. Munculnya media sosial dan sarana digital, seperti e-mail, Whatsapp, Facebook, Twitter, dan Instagram, telah mengubah cara kita berkomunikasi.Kecepatan berkomunikasi secara langsung dan terbuka lewat teknologi turut membuka pasar dan mendekatkan produsen dengan konsumen. Kita menjadi akrab dengan aktivitas belanja daring atau yang umum disebut e-dagang. Perkembangan ini kemudian diikuti pula oleh peningkatan peran masyarakat dalam mengakses sektor keuangan.

Namun, sebagian besar masyarakat masih menganggap sektor keuangan sebagai sektor yang sulit diakses. Krisis ekonomi global tahun 2008 semakin menguatkan persepsi tersebut. Pasca krisis global, otoritas di sejumlah negara melakukan respons dengan pengetatan terhadap aturan-aturan di sektor keuangan, termasuk perbankan.Berbagai perkembangan itu telah memberi ruang bagi tumbuhnya inovasi ekonomi digital, khususnya di bidang teknologi keuangan, yang kini populer dengan istilah financial technology atau disingkat Fintech.

Kehadiran inovasi teknologi keuangan telah mampu memotong jalur dan prosedur panjang yang menjadi ciri sektor keuangan formal.Secara sederhana, Fintech adalah berbagai inovasi yang menggabungkan fungsi keuangan (financial) dengan teknologi (technology). Pelaku usaha Fintech, yang umumnya disebut pelaku usaha rintisan (start up), berbekal ide kreatif dan inovatif, hadir memberi solusi alternatif atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa keuangan, mulai dari pembayaran, pengiriman uang, mendapatkan pinjaman, berbelanja, berdagang, hingga berinvestasi. Fintech menyimpan potensi besar dalam sebuah ekonomi.

Data dari McKinsey (2016) menunjukkan bahwa industri Fintech secara global tumbuh signifikan, dari sekitar 800 pelaku hingga mencapai 2.000 pelaku dalam kurun satu tahun. Data lain menyebutkan bahwa total transaksi global Fintech di tahun 2016 diperkirakan mencapai 2.355 miliar dollar AS.Di Indonesia, menurut data Statista, nilai transaksi Fintech selama tahun 2016 diperkirakan mencapai 14,5 miliar dollar AS. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa akses pembiayaan dan konsumsi rumah tangga dari Fintech mampu memberi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi dan mendukung penyerapan tenaga kerja.

Satu hal yang membedakan dari perkembangan Fintech di negara maju dibandingkan dengan negara berkembang adalah bahwa Fintech di negara maju umumnya fokus pada penciptaan inovasi dan nilai tambah. Sementara di negara berkembang, Fintech tumbuh sebagai solusi alternatif atas berbagai masalah ekonomi yang dihadapi negara tersebut, seperti keterbatasan akses masyarakat pada sektor keuangan, kesenjangan ekonomi, hingga kesempatan kerja.

Fintech di Indonesia

Kondisi Indonesia saat ini juga menjadi pemicu bagi bertumbuhnya usaha Fintech. Saat ini baru 36 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses ke layanan perbankan. Selain itu, jumlah kantor cabang bank per jumlah penduduk juga masih rendah. Data Bank Dunia juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi permintaan pendanaan hingga Rp 1.600 triliun. Namun, hanya Rp 600 triliun yang mampu disediakan oleh industri perbankan.

Pintu masuk paling efektif bagi Fintech di Indonesia adalah melalui penggunaan telepon genggam. Saat ini ada 326 juta pengguna telepon genggam di Indonesia dan pengguna internet aktif 88,1 juta orang. Peluang inilah yang menjadi pemicu pelaku usaha rintisan mengembangkan inovasi di bidang Fintech. Mulai dari model bisnis pinjam meminjam bagi UMKM dengan peer to peer lending atau crowdfunding, hingga berbagai kemudahan pembayaran menggunakan telepon genggam(mobile payment) telah menjadi pilihan alternatif kegiatan Fintech.

Pertanyaan yang muncul adalah ke mana arah perkembangan Fintech di Indonesia, bagaimana mitigasi risiko dari transaksi digital, serta bagaimana perlindungan konsumen. Di sinilah peran regulator menjadi penting. Inovasi teknologi adalah suatu keniscayaan. Regulator perlu selalu berada di dekat inovasi. Iklim berusaha yang kondusif perlu terus dirangsang tumbuh untuk mendorong ekonomi, namun dengan tetap memerhatikan kehati-hatian.Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Jilid 14 mengenai ekonomi digital. Langkah ini perlu didukung oleh otoritas lain.

Bank Indonesia juga telah mendirikan BI Fintech Office pada pertengahan November 2016. BI Fintech Office salah satunya ditujukan sebagai katalisator/fasilitator bagi ide pengembangan inovasi di bidang Fintech, selain juga melakukan kajian dan penilaian serta pemetaan atas potensi dan manfaat Fintech.Kegiatan usaha Fintech menyentuh wilayah yurisdiksi beberapa regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, hingga wilayah penegak hukum.

Untuk itu, kesamaan pandang antar otoritas dan regulator sangat penting. Tentu saja komunikasi dengan pelaku industri Fintech, baik melalui Asosiasi Fintech Indonesia maupun industri perbankan, perlu terus dilakukan agar berbagai inovasi dapat tumbuh positif.Melihat kisah sukses pertumbuhan Fintech di negara lain, kunci kemajuannya adalah pada koordinasi dan kerja sama antarelemen di negara tersebut dalam mendukung tumbuhnya ekosistem Fintech. Dengan koordinasi yang erat dan visi yang sama, kita optimistis Fintech di Indonesia dapat tumbuh positif, mampu menjadikan sistem keuangan lebih efisien, mendorong pertumbuhan, memperluas kesempatan kerja, dan menebar manfaat secara luas pada perekonomian.

Junanto Herdiawan

Plt Kepala Fintech Office Bank Indonesia

Menjadikan Rupiah Berdaulat di NKRI

Gunakan Rupiah Untuk Transaksi di NKRI

Gunakan Rupiah Untuk Transaksi di NKRI

tulisan ini dimuat pula di Harian Kompas, Kolom Opini hal 7, tanggal 27 Juni 2015

Rupiah stabil dan berdaulat adalah harapan kita semua. Meski demikian, kenyataan tak selalu berjalan seiring dengan harapan. Beberapa waktu terakhir kita justru menyaksikan sendiri bagaimana nilai tukar Rupiah tertekan. Alasan utama yang kerap disampaikan adalah karena faktor eksternal, sehubungan dengan rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed. Hal tersebut mengakibatkan Dolar AS menguat terhadap berbagai mata uang lain di dunia, termasuk Rupiah.

Dengan sistem nilai tukar mengambang yang kita anut saat ini, nilai tukar Rupiah ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran. Ini artinya, apabila permintaan dolar AS lebih tinggi, secara alamiah nilai Dolar akan menguat terhadap Rupiah. Dari sini dapat kita lihat bahwa kalau kita ingin menjadikan Rupiah lebih stabil dan menguat, langkahnya sederhana, yaitu kurangi permintaan dolar, tingkatkan permintaan atau penggunaan Rupiah.

Namun masalahnya tentu tak sesederhana itu. Sejak tahun 2011, kondisi di pasar valuta asing (valas) kita diwarnai oleh lebih tingginya permintaan valas, terutama dolar AS, daripada pasokannya. Hal tersebut menyebabkan Rupiah secara signifikan terus tertekan. Tingginya permintaan Dolar AS itu didasari oleh beberapa alasan, antara lain untuk kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri, dan penjualan barang jasa dalam satuan valuta asing.

Repotnya, guna memenuhi kebutuhan valas di dalam negeri, sekitar 80 persen pelaku pasar masih bertransaksi di pasar spot, atau melakukan penjualan dan pembelian secara tunai atau langsung. Baru sekitar 20 persen pelaku pasar yang melakukan transaksi derivative, seperti forward atau swap. Selain itu, baru sekitar 26 persen pelaku transaksi valas yang melakukan lindung nilai (hedging). Tentu saja, kondisi seperti di atas dapat menyebabkan pelaku pasar rentan terhadap risiko nilai tukar yang bergejolak, serta dapat menimbulkan kerentanan pada kondisi makroekonomi.

Di sisi lain, kebutuhan pembayaran utang luar negeri kita juga meningkat. Hal ini seiring dengan jumlah utang luar negeri yang meningkat signifikan. Di tahun 2005, utang luar negeri swasta mencapai sekitar 80 miliar dolar AS. Di tahun 2015, atau sepuluh tahun kemudian, jumlahnya mencapai sekitar 160 miliar dolar AS. Rasio pembayaran utang luar negeri swasta terhadap pendapatan ekspor, atau yang dikenal dengan istilah Debt Service Ratio (DSR) juga meningkat, dari sekitar 15 persen di tahun 2007, menjadi sekitar 54 persen di tahun 2015. Kondisi ini juga mengakibatkan tekanan pada nilai tukar Rupiah dan kerentanan makroekonomi.

Selain kedua faktor di atas, secara geoekonomi, kita melihat kecenderungan meningkatnya pemakaian mata uang asing, khususnya dolar AS, dalam berbagai transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam praktik sehari-hari, masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan menggunakan Rupiah dan cenderung memilih menggunakan mata uang asing.

Hal itu terlihat dari tingginya transaksi mata uang asing di wilayah NKRI yang dilakukan antar penduduk Indonesia non bank. Bayangkan, transaksi dolar AS tersebut jumlahnya mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp78 Triliun setiap bulan. Hal ini berarti sekitar Rp 936 Triliun per tahun. Sementara itu, perputaran uang kertas asing (UKA) di Indonesia mencapai sekitar Rp 10 triliun per bulan.

Tingginya transaksi dalam dolar atau “Dolarisasi” tersebut telah merambah ke segala sektor ekonomi, mulai dari sektor migas, pelabuhan, tekstil, manufaktur, hingga perdagangan. Fenomena penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI tak bisa dipandang sebagai konsekuensi dari liberalisasi, namun bisa juga dilihat sebagai bentuk “ancaman” atau soft invasion terhadap kedaulatan politik dan ekonomi suatu negara.

Pengalaman beberapa negara di Amerika Latin, Karibia, dan Pasifik, membuktikan bahwa sikap permisif pada penggunaan mata uang asing di dalam negeri pada akhirnya justru menggusur peran mata uang lokal. Ada premis yang mengatakan bahwa mata uang yang kuat akan menggeser yang lemah. Tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi di NKRI.

Beberapa kebijakan perlu ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas. Pertama, perlunya upaya melakukan pendalaman pasar keuangan. Langkah ini perlu dilakukan agar pelaku pasar memiliki lebih banyak instrumen dan kemudahan dalam bertransaksi, sehingga mengurangi risiko atau kerentanan. Kedua, perlunya monitoring yang ketat terhadap utang luar negeri, khususnya di sektor korporasi atau swasta. Utang luar negeri swasta yang tidak terkendali akan meningkatkan risiko nilai tukar, likuiditas, dan terlalu banyak berutang (over leveraging).

Ketiga, dan yang tak kalah pentingnya, adalah perlunya masyarakat untuk mendukung langkah penggunaan mata uang Rupiah untuk bertransaksi di wilayah NKRI. Kita tentu tak ingin mata uang asing berkuasa atau lebih dihargai di negara ini. Undang-undang Mata Uang No 7 Tahun 2011 serta Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI telah secara tegas mengatur mengenai penggunaan Rupiah tersebut.

Menjadikan Rupiah sebagai mata uang yang stabil dan berdaulat memang bukan langkah mudah. Tekanan terhadap Rupiah ditentukan oleh banyak hal yang saling berkelindan. Langkah meningkatkan produktivitas ekonomi tidak dapat ditawar lagi. Namun di sisi lain, upaya menjadikan Rupiah berdaulat di negeri sendiri juga perlu didukung. Mata Uang Rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kita pernah memiliki pengalaman pahit saat lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Salah satu alasan yang muncul pada waktu itu adalah karena Rupiah tidak lagi digunakan untuk bertransaksi di sana.

Junanto Herdiawan

Deputi Direktur, Departemen Komunikasi Bank Indonesia

 

 

Mewaspadai Kembali Arus Modal Asing

foreign exchange / photo bloomberg-guido

Tulisan ini dimuat di Harian KONTAN, 27 Februari 2012, halaman 23

Di tengah belum adanya kepastian penyelesaian krisis di Eropa dan Amerika Serikat, negara-negara di Asia kembali dihadapkan pada risiko terjadinya pembalikan arus modal asing.  Hal tersebut juga mengemuka dalam sidang para Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota South East Asian Central Bank (SEACEN) di Seoul, Korea Selatan, pada 14 Februari 2012.

Dalam sidang tersebut, gubernur bank sentral  dari 18 negara, termasuk Indonesia, menggarisbawahi pentingnya negara-negara Asia untuk meningkatkan koordinasi dan kewaspadaan pada ancaman pembalikan arus modal asing, khususnya yang bersifat jangka pendek dan spekulatif.

Kita menyadari bahwa ekonomi Asia tidak sepenuhnya kebal terhadap krisis global yang terjadi saat ini. Krisis merambat ke Asia melalui tiga jalur, yaitu jalur perdagangan (trade channel), jalur keuangan (financial channel), dan deleveraging, atau pelepasan asset dan utang dari investor-investor Eropa di Asia. Ketiga hal itu akan menyebabkan tekanan bagi pasar di Asia yang dampaknya dapat mengganggu stabilitas ekonomi regional.

Menyikapi ancaman tersebut, negara-negara  di wilayah Asia perlu bersiap diri membangun garis-garis pertahanan. Sejak krisis global terjadi di tahun 2008, arus modal asing mengalir secara deras ke wilayah Asia, termasuk Indonesia. Hal tersebut meningkatkan risiko terjadinya pembalikan, yang kini mulai dirasakan di beberapa negara, dan menyulitkan pihak otoritas dalam mengendalikan stabilitas makroekonomi.

Indonesia memiliki pengalaman buruk dengan pelarian modal asing saat krisis ekonomi tahun 1998 lalu. Saat itu, modal asing ditarik dari Indonesia dalam sekejap dan berakibat pada runtuhnya perekonomian Indonesia. Pengalaman ini membuat kita belajar untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi masuknya modal asing.

Di satu sisi, kita perlu tetap menjaga keterbukaan Indonesia pada modal asing yang masuk. Perekonomian  yang sedang berkembang tetap memerlukan asing. Namun di sisi lain, kita perlu mencermati jenis modal yang masuk. Modal asing, terutama yang sifatnya portfolio dan berjangka pendek, apabila masuk dalam jumlah besar dan waktu singkat akan menyebabkan kondisi yang tidak sehat pada transaksi berjalan (unsustainable current account).

Apabila modal asing terus menerus masuk dalam jumlah besar, akan menyebabkan nilai tukar rupiah menguat atau terapresiasi. Pada satu level tertentu, apresiasi yang berlebihan berakibat tidak baik karena dapat menyebabkan ekspor Indonesia terpukul.

Sementara itu, rupiah yang terus menguat juga akan meningkatkan permintaan domestik terhadap barang-barang impor. Apabila impor, terutama yang bersifat konsumtif, terus meningkat tajam dan tidak diiringi oleh meningkatnya ekspor, terjadilah ketidakseimbangan eksternal. Ketidakseimbangan ini sangat berbahaya, khususnya apabila secara tiba-tiba terjadi pelarian (pembalikan) arus modal asing dalam jumlah besar.

Keseimbangan dalam negeri

Di sinilah perlunya otoritas masing-masing negara di Asia melakukan langkah-langkah pengamanan. Indonesia berupaya untuk melakukan berbagai upaya dalam menangani modal asing ini. Di sisi nilai tukar, Bank Indonesia (BI) melakukan kebijakan stabilisasi di pasar valuta asing.

Namun kebijakan itu saja belum cukup, mengingat terus masuknya modal asing ke dalam negeri. Stabilisasi BI di pasar valas justru menambah jumlah likuiditas rupiah di pasar uang. Akhirnya, Bank Indonesia harus menyerap kembali likuiditas tersebut agar tidak memberikan dampak inflasi.  Penyerapan itu dilakukan melalui instrumen moneter yang pada akhirnya justru menambah beban operasi Bank Indonesia.

Kemudian BI menerapkan kebijakan lain, seperti holding period atau batas minimum kepemilikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) di dalam negeri. Modal asing yang masuk ke dalam SBI dibatasi minimal harus bertahan di dalam negeri selama 6 bulan. Hal ini cukup mengurangi derasnya dana-dana spekulatif yang masuk ke SBI. Selain itu ada juga kebijakan pembatasan saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek bank, peningkatan giro wajib minimum valuta asing Bank, dan munculnya term deposit untuk menjaga kestabilan di pasar uang.

Penerapan kebijakan itu telah terbukti efektif meredam masuknya dana asing jangka pendek yang bersifat spekulatif. Di sisi lain, kebijakan itu mampu diterima publik tanpa adanya kekhawatiran terjadinya penerapan capital control

Meski kita telah menempuh berbagai aturan makroprudensial, kita tak boleh berpuas diri. Risiko tetap ada, mengingat jumlah modal asing yang masuk ke dalam negeri saat ini relatif masih besar.

Satu langkah lain yang juga kita lakukan adalah membangun kerjasama dengan negara-negara di wilayah regional. Hal ini penting, negara-negara di Asia memiliki permasalahan yang sama. China misalnya, pada triwulan IV-2011 menghadapi pelarian modal asing sekitar 100 miliar dolar AS. Hal tersebut cukup memberi tekanan pada stabilitas perekonomian China.

Kerjasama multilateral untuk memperkuat posisi likuiditas valuta asing guna mengatasi permasalahan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek. Salah satu inisiatif yang telah dilakukan adalah Chiang Mai Inisiatif Multilateralisme (CMIM) antar negara ASEAN+3, yang telah disusun dengan  menyediakan dana jaga-jaga sebesar 120 miliar dolar AS. Selain itu, otoritas negara-negara di kawasan Asia terus mengembangkan berbagai forum kerjasama seperti SEACEN, EMEAP, dan kerjasama bilateral lainnya.

Tentu saja kita tak boleh melupakan pentingnya menjaga keseimbangan di dalam negeri. Upaya melakukan reformasi struktural untuk menciptakan lapangan kerja, serta harmonisasi kebijakan moneter dengan fiskal dan stabilitas sistem keuangan, terutama dalam mencermati dana asing yang masuk ke pasar obligasi, menjadi syarat mutlak yang perlu dilakukan untuk memperkuat pertahanan domestik.

Junanto Herdiawan, Analis Ekonomi Senior, Kantor Perwakilan BI Tokyo


China 2012: Revolusi yang Belum Usai

Tulisan ini dimuat di harian KONTAN, 30 Desember 2011, hal 23

Di tahun 1998, Nick Lardy, seorang profesor dari Washington University, menulis buku yang berjudul, China’s Unfinished Revolution.  Saat itu ia mengatakan bahwa revolusi ekonomi dan sistem keuangan di China masih akan terus berlangsung selama beberapa waktu ke depan.

Empat belas tahun kemudian, prediksinya terbukti masih relevan dengan keadaan di China. Perekonomian China berkembang secara pesat dan signifikan. Revolusi juga terjadi di sistem keuangan, yang semakin terbuka terhadap investor dan perbankan asing.

Namun bedanya, memasuki tahun 2012, perekonomian dunia masih diwarnai ketidakpastian. Perkembangan di Eropa dan Amerika Serikat juga belum menunjukkan titik terang penyelesaian krisis. Hal ini menyebabkan negara-negara kawasan Asia, termasuk Indonesia, berada pada posisi waspada dalam menghadapi 2012, khususnya menyikapi terjadinya perlambatan ekonomi global.

Sebetulnya, pertumbuhan ekonomi China yang pesat dalam beberapa tahun terakhir mampu mengimbangi perlambatan yang terjadi pada ekonomi global. Namun pertanyaannya adalah, masihkah China dapat menjadi “motor” bagi perekonomian global di tahun 2012?  Apabila tidak, bagaimana Indonesia menyikapi perkembangan tersebut?

Beberapa pekan lalu, saya berkesempatan mengunjungi China untuk melakukan diskusi dengan para ekonom dan otoritas di sana. Dari berbagai pertemuan, ada tiga hal penting yang saya catat dari ekonomi China. Ketiga hal tersebut adalah, akan melambatnya ekonomi China, risiko gelembung sektor properti, serta peluang yang terbuka di sektor finansial China.

Pada awal Desember 2011, China melakukan pertemuan akbar yang dinamakan Central Economic Work Conference (CEWC). Pertemuan tersebut dihadiri seluruh pejabat tinggi pemerintahan, anggota politbiro, seluruh gubernur daerah, pimpinan militer, dan perbankan. Pertemuan  bertujuan mencari arah ekonomi China untuk 12 bulan ke depan, dan menyepakati bahwa China akan terus menjalankan “kebijakan moneter yang berhati-hati” serta “kebijakan fiskal yang proaktif”.

Keputusan tersebut didasarkan pada tantangan yang dihadapi ekonomi China di 2012. Ekonomi China akan memasuki masa transisi, dari pertumbuhan yang signifikan di kisaran dua digit, melambat ke sekitar 8% (secara tahunan). Selain itu,  perekonomian China juga akan menghadapi meningkatnya tekanan inflasi dan risiko gelembung di sektor properti. Berbagai masalah tersebut akan memaksa pemerintah China menempuh kebijakan yang berhati-hati, yang pada gilirannya mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan China, dan perekonomian global.

Di sisi politik, tahun 2012 adalah tahun politik di China karena akan terjadi pergantian kepemimpinan. Namun hal tersebut diperkirakan berlangsung aman dan stabil, mengingat masih solidnya Partai Komunis China (CPC), dan telah munculnya nama-nama pengganti untuk Presiden dan Perdana Menteri China. Nama Xi Jinping, yang saat ini menjabat Wakil Presiden, banyak disebut pengamat akan menggantikan Presiden Hu Jintao. Sementara nama Li Keqiang digadang-gadang untuk menggantikan Perdana Menteri Wen Jiabao.

Dengan stabilnya situasi politik 2012, meski perekonomian China menghadapi tantangan seperti di atas, stabilitas ekonomi masih akan terkendali. Kebijakan yang ketat dan sentralistis dari Pemerintah China diperkirakan mampu mencegah perekonomian China dari “hard landing” sebagaimana yang dikhawatirkan banyak pengamat.

Di sisi lain, kita perlu mencermati perkembangan pasar properti China, yang masih menunjukkan risiko gelembung. Gelembung pasar properti China didukung beberapa faktor seperti meningkatnya pendapatan masyarakat, urbanisasi yang tinggi, kondisi demografi China, pilihan investasi yang terbatas, dan keuangan rumah tangga yang membaik.

Namun berbagai faktor pendukung tersebut diperkirakan berkurang di tahun 2012, sehingga kemungkinan akan terjadi penurunan harga properti di China. Pemerintah China menyadari betul tingginya risiko di sektor properti ini. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pembelian rumah dan properti, termasuk rencana meningkatkan pajak. Kebijakan tersebut cukup efektif menahan harga properti di beberapa wilayah sehingga risiko pecahnya gelembung diminimalisir.

Peluang bagi Indonesia

Satu hal penting lainnya yang perlu dicatat dari China adalah reformasi di sektor keuangan dan perbankannya. Selama 30 tahun terakhir, reformasi sistem keuangan di China telah mampu mengembangkan kerangka kebijakan dan tumbuhnya sektor keuangan. China kini mulai membuka diri terhadap masuknya perbankan asing.

Namun masalah yang masih mengganjal adalah ketatnya aturan dari pemerintah China, khususnya bagi perbankan asing. Pemerintah China, selama 30 tahun terakhir menempuh kebijakan gradual dalam meliberalisasi sektor keuangannya, sehingga liberalisasi dilakukan secara perlahan-lahan. Sistem keuangan di China saat ini ditandai dengan masih ketat dan besarnya peranan negara, baik dalam pengaturan suku bunga, batas pemberian kredit, maupun akses perbankan swasta ke pendanaan.

Di tahun 2012, banyak kalangan perbankan yang berharap agar pemerintah China melakukan beberapa reformasi tambahan, terutama terkait dengan kebijakan suku bunga, batas pemberian kredit, pasar utang, produk keuangan, dan governance.

Bagi Indonesia, perkembangan di China akan memengaruhi prospek perekonomian Indonesia di tahun 2012. China adalah partner dagang terbesar kedua bagi Indonesia. Dengan volume perdagangan sekitar 36 miliar dolar AS di tahun 2010, yang akan ditingkatkan mencapai 50 miliar dolar AS di tahun 2014, peranan China menjadi strategis dalam perekonomian Indonesia.

Namun, melambatnya ekonomi China, meningkatnya tekanan inflasi, serta ketentuan di sistem keuangan yang masih ketat, menjadi tantangan yang perlu kita cermati. Perlambatan ekonomi China akan membawa pengaruh pada turunnya laju ekspor Indonesia, yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekspor dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Sementara, ketatnya aturan di bidang keuangan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan nasional kita untuk bersaing di China. Di sisi lain, kita juga perlu untuk memanfaatkan forum ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) secara optimal.

China, di tahun 2012, mungkin melambat dan menghadapi tantangan yang serius pada perekonomian domestiknya. Namun, besarnya ekonomi China masih tetap memberi peluang bagi Indonesia, terutama di sisi perdagangan bilateral dan investasi langsung.

Junanto Herdiawan

Analis Ekonomi Senior, bekerja di Kantor Perwakilan BI Tokyo

Dampak Ekonomi Kerusuhan Inggris

Kerusuhan Inggris / photo reuters

Tulisan ini dimuat di harian KONTAN, 15 Agustus 2011, hal 23

Di balik meriahnya perayaan Royal Wedding antara Pangeran William dan Kate Middleton bulan April lalu, perekonomian Inggris sejatinya telah menyimpan permasalahan serius. Sejak krisis global 2008, ekonomi Inggris dilanda penyakit berat, yaitu resesi ekonomi, tingginya pengangguran, defisit anggaran yang membengkak, serta masalah demografi yang berdampak pada dilema multikulturalisme.

Untuk mengatasi masalah defisit anggaran yang membengkak, pemerintah Inggris melakukan pemangkasan pengeluaran secara signifikan. Pengeluaran pemerintah dipangkas £83 miliar (4,5% dari PDB) hingga tahun 2014-15. Pemangkasan pengeluaran tersebut diperkirakan mengurangi sekitar 500 ribu lapangan kerja di Inggris. Di sisi lain, pajak dinaikkan hingga £29 miliar (1,6% dari PDB). Hal tersebut menimbulkan konsekuensi pahit bagi masyarakat Inggris, berupa meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

Seolah mendapat momentum, keresahan dan ketidakpuasan masyarakat meledak dalam kerusuhan di kota London, pekan lalu (6/8). Kerusuhan di London itupun kemudian menyebar ke berbagai kota di Inggris, seperti Birmingham, Manchester, Liverpool, Leeds, dan beberapa kota lainnya.

Kerusuhan adalah petaka bagi stabilitas. Berbagai kerusuhan yang terjadi menjadikan masa depan pemulihan ekonomi Inggris dihadapkan pada ketidakpastian. Apalagi kerusuhan ini terjadi jelang setahun diselenggarakannya Olimpiade 2012 di London.

Permasalahan makroekonomi Inggris

Kerusuhan yang terjadi di Inggris juga memiliki implikasi serius pada pemulihan ekonomi di wilayah Eropa. Inggris adalah kekuatan ekonomi nomor enam dunia, dan ketiga di wilayah Eropa. Namun sebelum kerusuhan terjadi, indikator ekonomi Inggris telah menunjukkan permasalahan yang berat. Sampai dengan triwulan II-2011, ekonomi Inggris hanya tumbuh sebesar 0,2% (kuartalan). Angka ini sedikit membaik setelah pada triwulan IV-2010 tumbuh negatif sebesar 0,5% (kuartalan). Sementara itu, tingkat produksi di Inggris anjlok 1,4%  (kuartalan) dalam triwulan II-2011 akibat lemahnya permintaan dan turunnya produksi migas karena ditutupnya beberapa ladang minyak di Inggris.

Sisi permintaan, yang menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Inggris, masih lesu akibat turunnya daya beli masyarakat. Inflasi dan pajak yang tinggi telah menggerus daya beli rakyat Inggris. Ketidakpastian masa depan juga menjadikan masyarakat Inggris menahan belanja dan berjaga-jaga dengan menyimpan tabungan yang mereka miliki. Hal itu akan membawa pertumbuhan ekonomi Inggris ke tingkat yang lebih rendah, setidaknya di tahun 2011.

Berbagai hal tersebut memendam keresahan yang berujung pada kerusuhan di beberapa wilayah berpenduduk miskin di Inggris. Keberlanjutan program konsolidasi fiskal yang sedang dijalankan pemerintah Inggris pun mendapat tekanan sejak kerusuhan terjadi. Pemerintah Inggris dihadapkan pada pilihan yang sulit. Apabila mereka menghentikan program konsolidasi, kredibilitasnya akan turun. Namun apabila diteruskan, tantangan ketidakstabilan akan terus meningkat.

Di sisi lain, melemahnya nilai tukar poundsterling belum mampu meningkatkan ekspor Ingggris. Sebagian besar ekspor Inggris ditujukan ke wilayah Eropa, yang saat ini juga sedang dilanda resesi berkepanjangan. Berbagai kerusuhan masih terjadi secara sporadis di Yunani, Italia, Spanyol, Irlandia, dan Perancis. Akibatnya, sentimen bisnis pelaku usaha di Inggris melesu, ditambah lagi masih ketatnya kondisi kredit, terus turunnya harga properti, dan berkurangnya investasi pemerintah.

Menyikapi tekanan pada ekonomi Inggris tersebut, pemerintah dan bank sentral Inggris berupaya untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Namun mereka dihadapkan pada pilihan yang tidak banyak. Pemerintah berusaha menjaga kesinambungan fiskal, sementara Bank of England kemungkinan besar masih akan meneruskan kebijakan moneter yang longgar untuk mendorong pertumbuhan. Meski demikian, tekanan inflasi di Inggris yang telah melebihi 4% (yoy) pada Juni 2011, atau di atas target 2% (yoy) di akhir 2012, menjadikan Bank of England juga berada pada posisi yang sulit.

Dampak bagi Indonesia dan Pelajaran

Bagi ekonomi Indonesia, kerusuhan yang terjadi di Inggris sejauh ini belum memberikan dampak secara langsung. Namun kita perlu mencermati perkembangan di sana mengingat Inggris adalah salah satu negara penting yang menjadi tujuan ekspor Indonesia dengan nilai mencapai sekitar 1,7 miliar dolar AS pertahun. Di sisi lain, masih terus melemahnya ekonomi Eropa dan Amerika Serikat memberi dampak secara terbatas pada perekonomian nasional. Namun hal ini dapat diimbangi dengan masih tumbuh positifnya negara-negara Asia, seperti Cina dan India.

Kerusuhan di Inggris juga memberi kita beberapa pelajaran. Pertama, stabilitas ekonomi adalah elemen terpenting dalam perekonomian. Terganggunya stabilitas ekonomi akan mengoyak kestabilan politik dan sosial. Oleh karenanya, upaya pemerintah menjaga kestabilan ekonomi perlu diprioritaskan. Kerusuhan yang terjadi di Inggris saat ini bukan dilatarbelakangi oleh alasan politik, melainkan lebih ke faktor ekonomi dan kesenjangan pendapatan.

Pelajaran kedua, kerusuhan dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial yang tidak terhitung. Indonesia telah mengalami sendiri dampak pahit dari kerusuhan tahun 1998 yang menimbulkan trauma. Untuk bangkit dari persepsi negatif dunia internasional, membutuhkan waktu yang panjang. Kerugian material akibat kerusuhan Inggris diperkirakan melebihi £100 juta. Namun kerugian immaterial, nampaknya jauh lebih besar lagi karena turunnya kepercayaan internasional.

Ketiga, semakin perlunya pemerintah mendengarkan berbagai permasalahan struktural yang terjadi di masyarakat. Beberapa bulan sebelum kerusuhan, sekitar dua ribu masyarakat miskin di London melakukan demonstrasi. Namun kabarnya tidak satupun orang mendengar. Kerusuhan pun terjadi. Salah seorang pelaku kerusuhan mengatakan bahwa kini dunia mendengar keluhan kami. Dari situ kita melihat bahwa kerusuhan bisa menjadi sarana rakyat untuk menyuarakan pendapatnya, apabila saluran-saluran yang lain mampat. Untuk itu, kita perlu berhati-hati.

Junanto Herdiawan, Ekonom Senior Bank Indonesia, lulusan Leeds University, Inggris

Masa Depan Nuklir Sesudah Fukushima

PLTN di Perancis / photo from nuclear-powerlant.blogpot.com

Tulisan ini dimuat di harian KONTAN, 8 April 2011

Semenjak terjadi krisis reaktor nuklir Fukushima, yang terletak di wilayah timur laut Jepang, masa depan energi nuklir berada dalam kegamangan. Bayangan tragedi Three Mile Island di Amerika Serikat (1979) dan Chernobyl di Ukraina, bekas wilayah Uni Soviet (1986) terasa bangkit kembali. Dunia kemudian dihinggapi oleh kecemasan akan keselamatan reaktor nuklir dan bahaya radiasi pada kehidupan manusia.

Sesaat setelah terjadi bencana di Fukushima, Amerika Serikat, India, dan Korea Selatan langsung melakukan review terhadap standar keamanan pada seluruh reaktor nuklirnya. Jerman menghentikan tujuh dari tujuh belas reaktor yang dimilikinya. Taiwan mengundurkan jadwal operasi reaktor barunya. Italia melakukan “penilaian kembali” perlunya memiliki reaktor nuklir. Sementara Cina menghentikan sementara pembangunan semua reaktor nuklir barunya.

Rencana pembangunan reaktor nuklir di beberapa negara juga untuk sementara dihentikan. Hanya ada dua negara di Asia Tenggara yang mengindikasikan akan terus memiliki reaktor nuklir, yaitu Indonesia dan Vietnam.

Para pengambil kebijakan kini berada pada posisi yang sulit karena menghadapi tekanan publik akan keselamatan reaktor nuklir mereka. Hal inilah yang juga menjadikan banyak negara mulai mempertimbangkan keberadaan reaktor nuklirnya. Pertemuan pemimpin negara-negara industri maju G-8, yang dijadwalkan Mei mendatang, akan membahas secara khusus tentang standar keamanan reaktor nuklir dan masa depan energi nuklir.

Dibandingkan dengan gas dan batu bara, nuklir diyakini sebagai sumber energi masa depan yang harganya lebih murah dan memiliki emisi karbon yang jauh lebih rendah. Para ilmuwan juga mengatakan bahwa nuklir untuk kepentingan energi, memiliki “daya damai” yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia.  Kitapun menyaksikan masa kebangkitan nuklir (nuclear renaissance) sebelum tragedi Fukushima terjadi.

Saat ini ada sekitar 440 reaktor nuklir yang beroperasi di 31 negara, dan menyumbang sekitar 15% energi listrik dunia. Sebanyak 63 reaktor sedang dibangun, dan lebih dari 158 lainnya dalam proses pengajuan untuk didirikan di berbagai negara. Alasannya masuk akal, bahwa upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, membutuhkan energi yang berkesinambungan dengan emisi karbon yang rendah. Apalagi ke depan bahan bakar fosil akan semakin langka dan habis.

Namun, dampak dari langkah berbagai negara untuk menimbang ulang pembangunan reaktor nuklir tersebut menjadikan masa depan energi nuklir berada dalam ketidakpastian. Hal ini juga tercermin dari anjloknya harga uranium dunia. Pascatsunami Jepang, harga uranium turun menuju titik terendah pada tanggal 17 Maret 2011, menyentuh level 49.74 dolar AS/lb. Pada masa kebangkitan industri nuklir di tahun 2007-08, harga uranium pernah menyentuh rekor tertinggi, mencapai 136 dolar AS/lb, sebelum kemudian turun karena krisis ekonomi global. Menurut Asosiasi Nuklir Dunia, permintaan uranium dari sembilan negara penghasil uranium pada  tahun 2009 mencapai sebesar 5,4 juta metrik Ton.

Dari sisi perekonomian, ketersediaan energi listrik menjadi salah satu variabel penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berbagai industri manufaktur hanya akan bisa tumbuh dan berkembang di tempat yang menyediakan pasokan energi murah dan berkesinambungan. Hal inilah yang membuat beberapa negara, seperti Cina dan Vietnam terus berpacu membangun reaktor nuklir.

Cina telah melakukan investasi yang agresif di bidang reaktor nuklir. Data dari Asosiasi Nuklir Dunia menunjukkan bahwa di Cina, sebanyak 27 reaktor sedang dibangun, 50 reaktor sedang dalam proses perencanaan, dan 110 reaktor sedang diajukan untuk mendapat persetujuan pemerintah.

Saat ini Cina memiliki 13 reaktor nuklir yang sudah beroperasi dan menghasilkan 65,7 terrawatt hours (TWh) kebutuhan listrik di tahun 2009, yang hampir mencapai 2% dari kebutuhan total energi di Cina. Dengan bangkitnya perekonomian Cina menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 dunia, pihak Beijing terus menggenjot jumlah reaktor nuklirnya guna memenuhi target 5% pangsa energi nuklir di tahun 2020. Permintaan energi Cina diperkirakan meningkat sebesar 75% antara tahun 2008 hingga 2035.

Dalam draft Pembangunan Lima Tahun ke-12 yang dikeluarkan awal Maret lalu, pemerintah Cina menargetkan tambahan kapasitas listrik sebesar 40 gigawatt dalam rentang 2011-2015, atau empat kali lebih besar dari ketersediaan listrik di tahun 2010. Namun, dengan terjadinya bencana di Fukushima, nampaknya pihak Cina untuk sementara akan menangguhkan berbagai proyek nuklir tersebut.

Pelajaran dari Fukushima

Ditangguhkannya berbagai proyek nuklir di banyak negara tersebut menunjukkan bahwa meski energi nuklir memiliki “daya damai” yang bermanfaat, segi keselamatan tetap menjadi prioritas. Berbagai tragedi yang terjadi di reaktor nuklir menyisakan pertanyaan akan harga yang harus dibayar dari kenyamanan yang kita dapat dari teknologi nuklir tersebut.

Pelajaran yang dapat kita petik dari kasus Fukushima ini jelas. Di satu sisi, standar pengamanan dan budaya pengelolaan disiplin menjadi syarat utama dalam pengelolaan reaktor nuklir. Namun di sisi lain, kemungkinan bencana alam terburuk, termasuk gelombang tsunami, juga perlu dipikirkan dalam pembangunan reaktor nuklir. Apalagi beberapa negara yang memiliki reaktor nuklir justru berada di wilayah “ring of fire” yang rawan dengan bencana gempa, tsunami, dan gunung berapi. Berbagai risiko tadi belum mempertimbangkan risiko lainnya, seperti ancaman terorisme. Bila terjadi serangan teroris pada reaktor nuklir, dampaknya tentu akan sangat fatal.

Pada ujungnya, pembangunan reaktor nuklir memerlukan banyak pertimbangan, bukan hanya dari sisi tekhnis operasional, namun juga dari sisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, masa depan energi nuklir ke depan diperkirakan masih akan tumbuh, namun secara moderat.

Beberapa negara, seperti Perancis yang tingkat ketergantungannya terhadap nuklir mencapai 75%, Finlandia, dan Belanda, masih akan jalan terus dengan program nuklirnya. Negara tersebut juga diperkirakan akan meningkatkan investasi untuk membangun reaktor nuklir generasi baru, yang diyakini lebih aman dan tahan terhadap bencana alam. Namun di sisi lain, pembangunan beberapa reaktor kemungkinan akan terhambat atau dihentikan seiring dengan dilakukannya pengetatan syarat-syarat keamanan.

Bencana di Fukushima menunjukkan bahwa Jepang, negara yang paling disiplin, paling baik perencanaannya terhadap bencana, dan salah satu yang paling kompeten dalam pengelolaan reaktor nuklir, tampak “gagap” dalam menghadapi krisis nuklir Fukushima.  Kegelisahan, kengerian, dan ketakutan, sempat dirasakan pada penduduk Jepang, dan ikut menyebar ke seluruh dunia.  Kiranya berbagai hal itu perlu dipertimbangkan oleh setiap negara yang ingin membangun reaktor nuklirnya.

Junanto Herdiawan, Analis  Ekonomi, tinggal di Tokyo, Jepang

Menghitung Dampak Ekonomi Tsunami Jepang

Tulisan ini dimuat di harian KONTAN, 23 Maret 2011

Sebelum terkena bencana tsunami 11 Maret 2011 lalu, ekonomi Jepang telah menyimpan beberapa masalah serius. Ekonomi Jepang menderita penyakit 3D, yaitu Depression, Deflation, dan Demographic. Ekonominya mengalami depresi, terjebak dalam deflasi yang berkepanjangan, dan populasinya menua.  Saat terkena bencana, mereka mendapat dua tambahan “D” lagi, yaitu Disaster dan Destruction. Belum lagi ada satu D yang selama ini juga telah menggayuti ekonomi Jepang, yaitu Debt (Utang).

Bencana kali ini lebih berat, karena selain menghadapi gempa dan tsunami, Jepang harus menghadapi krisis reaktor nuklir Fukushima. Lalu, bagaimana dampak bencana kali ini bagi Jepang? Untuk menghitung dampaknya, pertama kita perlu menghitung potensi kerugian yang muncul dari bencana kali ini. Kedua, kita perlu melihat potensi pemulihan atau rekonstruksi pascabencana yang dilakukan oleh Jepang, sehingga dampak total bencana bisa diperkirakan.

Setelah itu, kita juga dapat memperkirakan dampak bencana ini bagi perekonomian Indonesia.  Bagi Indonesia, Jepang adalah mitra dagang terbesar, dengan pangsa sekitar 17% dan total ekspor senilai 25 miliar dolar AS.

Kerugian Akibat Bencana Jepang

Banyak pendapat yang mencoba membandingkan bencana kali ini dengan Gempa Kobe tahun 1995. Beberapa analis berpendapat bahwa dampak bencana 2011 pada perekonomian Jepang tidak akan sebesar Kobe. Hal ini karena daerah yang terkena tsunami (Miyagi Prefektur), memiliki potensi ekonomi yang lebih kecil dari Kobe. Dilihat dari pangsanya terhadap PDB, pangsa Miyagi Prefektur hanya 1,7% terhadap PDB, lebih kecil dibanding Kobe, yang mencapai 2% dari PDB.

Namun, kita perlu ingat bahwa gempa yang menimpa Kobe berbeda dengan tsunami yang menimpa Miyagi Prefektur kali ini. Saat Gempa Kobe, yang terkena dampaknya adalah sektor pelabuhan dan industri, namun tidak memengaruhi pasokan energi ke seluruh Jepang. Tsunami tahun 2011 ini, bukan hanya menghantam wilayah Miyagi, namun mengenai reaktor nuklir Fukushima, yang menjadi pemasok sekitar 24% energi ke seluruh Jepang. Akibatnya, bukan hanya di wilayah yang terkena tsunami, namun sebagian besar Pulau Honshu (pulau terbesar di Jepang), mengalami kekurangan energi.

Terkait dengan hal tersebut, bencana yang menimpa Miyagi Prefektur kali ini diperkirakan memberi dampak serius, dan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan Gempa Kobe 1995. Dampak putaran pertama dari bencana Jepang ini (first round impact) adalah menurunnya output beberapa industri, terkait dengan rusaknya pabrik akibat tsunami.

Di Miyagi Prefektur, ada 4 area yang terkena dampak paling parah, yaitu Iwate, Miyagi, Fukushima, dan Ibaraki. Keseluruhannya menyumbang sekitar 6,2% PDB Jepang (berdasarkan pengeluaran). Tsunami yang menghantam wilayah timur laut Jepang, diperkirakan akan menghentikan industri yang berada di wilayah sekitar pantai timur laut, paling tidak dalam satu tahun ini, akibat kerusakan parah pada pabrik.

Analis memperkirakan terhentinya pabrik tersebut akan menurunkan pertumbuhan Jepang sebesar 2,2% hingga 3.0% dari PDB, atau sekitar 12 triliun Yen (148 miliar dolar AS). Apabila hal itu juga memperhitungkan industri berat di wilayah Fukushima dan Ibaraki, dampaknya akan lebih besar.

Dampak lanjutan (second round impact) dari bencana tersebut muncul akibat krisis reaktor nuklir Fukushima. Jepang akan mengalami kekurangan energi listrik dalam jangka pendek. Hal ini mengakibatkan penutupan operasi industri di hampir sebagian wilayah Kanto, atau di luar wilayah yang terkena dampak tsunami, khususnya industri yang menyerap banyak tenaga listrik, seperti industri baja dan otomotif.  Sementara itu, pemadaman bergilir dilakukan bukan hanya pada daerah yang  terkena gempa, melainkan juga pada sekitar 13 prefektur, yang menyumbang sekitar 42% dari PDB Jepang, dan menjadi basis industri terkemuka Jepang, seperti Sony, Toyota, Nippon Steel, dll.

Risiko lain yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Jepang adalah turunnya konsumsi masyarakat akibat kepercayaan yang turun, penguatan Yen yang berkelanjutan, dan apabila penanganan krisis reaktor nuklir tidak berjalan baik.

Potensi Pemulihan Ekonomi Jepang

Meski kerugian akibat bencana ini cukup besar pada perekonomian Jepang, harapan terletak pada  upaya rekonstruksi atau pembangunan kembali Jepang, dalam jangka menengah panjang. Berapa jumlah biaya pemulihan untuk bencana kali ini, masih sulit dihitung.

Banyak analis memperkirakan biaya rekonstruksi gempa-tsunami 2011 ini antara 100-200 miliar dolar AS. Sementara biaya pembangunan kembali infrastruktur diperkirakan mencapai 300 miliar dolar AS dalam waktu sekitar 3 tahun. Biaya itu belum mempertimbangkan dampak pembersihan reaktor nuklir Fukushima, yang kemungkinan akan memakan waktu panjang dan biaya besar.  Melihat dari kasus Three Mile Island di Amerika, mereka membutuhkan 14 tahun dengan biaya lebih dari 1 triliun dolar AS.

Dengan menghitung kerugian dan potensi rekonstruksi Jepang pascabencana tersebut, perekonomian Jepang diperkirakan akan melemah dalam jangka pendek, terkait dengan kekurangan energi listrik dan rantai distribusi yang terganggu. Namun, proses rekonstruksi diperkirakan akan menahan kontraksi ekonomi tersebut.  Beberapa lembaga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jepang akan turun antara 0.1-0.2% (yoy), dan ekonomi Jepang akan tumbuh melemah pada kisaran 0.9%-1.1% (yoy).

Ekspor Jepang dari industri yang mengandalkan tenaga listrik besar, seperti – baja, otomotif, elektronik – diperkirakan akan terpukul terkait dengan dihentikannya produksi beberapa pabrik dan turunnya kepercayaan pasar. Di sisi lain, impor Jepang, terutama terkait dengan bahan bakar untuk mengkompensasi hilangnya tenaga nuklir akan meningkat.

Dampak pada Perekonomian Indonesia

Sebagai mitra dagang Indonesia terbesar, gempa Jepang akan memberi dampak pada perekonomian Indonesia, khususnya melalui jalur perdagangan dan keuangan. Di sisi perdagangan, kita melihat bahwa kebutuhan akan energi Jepang akan meningkat dalam jangka pendek. Beberapa hari setelah tsunami, Jepang menandatangani kesepakatan tambahan impor LPG sebesar 150.000 ton dari Rusia, dan 500.000 ton dari Korea. Dari sisi ini, Indonesia tentu dapat melihat peluang akan meningkatnya ekspor LPG ke Jepang. Sementara di jangka menengah, saat dilakukannya rekonstruksi, kebutuhan akan alat-alat listrik dan alat dukung konstruksi diperkirakan ikut meningkat. Namun di sisi lain, impor Indonesia dari Jepang juga akan terpengaruh. Produksi otomotif, baja, dan elektronik Jepang, diperkirakan akan terganggu, setidaknya hingga akhir tahun 2011.

Akhirnya, kita tidak hanya perlu melakukan antisipasi ataupun meributkan dampak radiasi reaktor nuklir Jepang ke Indonesia. Namun yang tak kalah penting juga adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi dampak ekonomi dari bencana yang terjadi di Jepang.

Junanto Herdiawan

Peneliti Ekonomi Senior, bekerja di Bank Indonesia Tokyo