Menjadikan Rupiah Berdaulat di NKRI

Gunakan Rupiah Untuk Transaksi di NKRI

Gunakan Rupiah Untuk Transaksi di NKRI

tulisan ini dimuat pula di Harian Kompas, Kolom Opini hal 7, tanggal 27 Juni 2015

Rupiah stabil dan berdaulat adalah harapan kita semua. Meski demikian, kenyataan tak selalu berjalan seiring dengan harapan. Beberapa waktu terakhir kita justru menyaksikan sendiri bagaimana nilai tukar Rupiah tertekan. Alasan utama yang kerap disampaikan adalah karena faktor eksternal, sehubungan dengan rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed. Hal tersebut mengakibatkan Dolar AS menguat terhadap berbagai mata uang lain di dunia, termasuk Rupiah.

Dengan sistem nilai tukar mengambang yang kita anut saat ini, nilai tukar Rupiah ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran. Ini artinya, apabila permintaan dolar AS lebih tinggi, secara alamiah nilai Dolar akan menguat terhadap Rupiah. Dari sini dapat kita lihat bahwa kalau kita ingin menjadikan Rupiah lebih stabil dan menguat, langkahnya sederhana, yaitu kurangi permintaan dolar, tingkatkan permintaan atau penggunaan Rupiah.

Namun masalahnya tentu tak sesederhana itu. Sejak tahun 2011, kondisi di pasar valuta asing (valas) kita diwarnai oleh lebih tingginya permintaan valas, terutama dolar AS, daripada pasokannya. Hal tersebut menyebabkan Rupiah secara signifikan terus tertekan. Tingginya permintaan Dolar AS itu didasari oleh beberapa alasan, antara lain untuk kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri, dan penjualan barang jasa dalam satuan valuta asing.

Repotnya, guna memenuhi kebutuhan valas di dalam negeri, sekitar 80 persen pelaku pasar masih bertransaksi di pasar spot, atau melakukan penjualan dan pembelian secara tunai atau langsung. Baru sekitar 20 persen pelaku pasar yang melakukan transaksi derivative, seperti forward atau swap. Selain itu, baru sekitar 26 persen pelaku transaksi valas yang melakukan lindung nilai (hedging). Tentu saja, kondisi seperti di atas dapat menyebabkan pelaku pasar rentan terhadap risiko nilai tukar yang bergejolak, serta dapat menimbulkan kerentanan pada kondisi makroekonomi.

Di sisi lain, kebutuhan pembayaran utang luar negeri kita juga meningkat. Hal ini seiring dengan jumlah utang luar negeri yang meningkat signifikan. Di tahun 2005, utang luar negeri swasta mencapai sekitar 80 miliar dolar AS. Di tahun 2015, atau sepuluh tahun kemudian, jumlahnya mencapai sekitar 160 miliar dolar AS. Rasio pembayaran utang luar negeri swasta terhadap pendapatan ekspor, atau yang dikenal dengan istilah Debt Service Ratio (DSR) juga meningkat, dari sekitar 15 persen di tahun 2007, menjadi sekitar 54 persen di tahun 2015. Kondisi ini juga mengakibatkan tekanan pada nilai tukar Rupiah dan kerentanan makroekonomi.

Selain kedua faktor di atas, secara geoekonomi, kita melihat kecenderungan meningkatnya pemakaian mata uang asing, khususnya dolar AS, dalam berbagai transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam praktik sehari-hari, masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan menggunakan Rupiah dan cenderung memilih menggunakan mata uang asing.

Hal itu terlihat dari tingginya transaksi mata uang asing di wilayah NKRI yang dilakukan antar penduduk Indonesia non bank. Bayangkan, transaksi dolar AS tersebut jumlahnya mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp78 Triliun setiap bulan. Hal ini berarti sekitar Rp 936 Triliun per tahun. Sementara itu, perputaran uang kertas asing (UKA) di Indonesia mencapai sekitar Rp 10 triliun per bulan.

Tingginya transaksi dalam dolar atau “Dolarisasi” tersebut telah merambah ke segala sektor ekonomi, mulai dari sektor migas, pelabuhan, tekstil, manufaktur, hingga perdagangan. Fenomena penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI tak bisa dipandang sebagai konsekuensi dari liberalisasi, namun bisa juga dilihat sebagai bentuk “ancaman” atau soft invasion terhadap kedaulatan politik dan ekonomi suatu negara.

Pengalaman beberapa negara di Amerika Latin, Karibia, dan Pasifik, membuktikan bahwa sikap permisif pada penggunaan mata uang asing di dalam negeri pada akhirnya justru menggusur peran mata uang lokal. Ada premis yang mengatakan bahwa mata uang yang kuat akan menggeser yang lemah. Tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi di NKRI.

Beberapa kebijakan perlu ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas. Pertama, perlunya upaya melakukan pendalaman pasar keuangan. Langkah ini perlu dilakukan agar pelaku pasar memiliki lebih banyak instrumen dan kemudahan dalam bertransaksi, sehingga mengurangi risiko atau kerentanan. Kedua, perlunya monitoring yang ketat terhadap utang luar negeri, khususnya di sektor korporasi atau swasta. Utang luar negeri swasta yang tidak terkendali akan meningkatkan risiko nilai tukar, likuiditas, dan terlalu banyak berutang (over leveraging).

Ketiga, dan yang tak kalah pentingnya, adalah perlunya masyarakat untuk mendukung langkah penggunaan mata uang Rupiah untuk bertransaksi di wilayah NKRI. Kita tentu tak ingin mata uang asing berkuasa atau lebih dihargai di negara ini. Undang-undang Mata Uang No 7 Tahun 2011 serta Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI telah secara tegas mengatur mengenai penggunaan Rupiah tersebut.

Menjadikan Rupiah sebagai mata uang yang stabil dan berdaulat memang bukan langkah mudah. Tekanan terhadap Rupiah ditentukan oleh banyak hal yang saling berkelindan. Langkah meningkatkan produktivitas ekonomi tidak dapat ditawar lagi. Namun di sisi lain, upaya menjadikan Rupiah berdaulat di negeri sendiri juga perlu didukung. Mata Uang Rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kita pernah memiliki pengalaman pahit saat lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Salah satu alasan yang muncul pada waktu itu adalah karena Rupiah tidak lagi digunakan untuk bertransaksi di sana.

Junanto Herdiawan

Deputi Direktur, Departemen Komunikasi Bank Indonesia

 

 

Jangan Menangisiku, Rupiah !

The truth is I never left you…”. Lirik lagu Don’t Cry for Me, Argentina itu dapat menggambarkan kondisi Rupiah saat ini. Meski terus tertekan hingga sempat menembus level Rp.13.400 per dolar AS, bangsa Indonesia sepantasnya tetap mencintai Rupiah.

Kita melihat banyak pihak mulai saling menyalahkan seiring dengan terjadinya pelemahan Rupiah. Namun umumnya, kritik mereka lebih mengaitkan Rupiah agar terbawa pada isu-isu di sosial media, yang tidak berhubungan langsung dengan pelemahan Rupiah, seperti soal tanggal lahir Presiden Soekarno, soal PSSI, dan trending topic lainnya. Padahal, untuk mengetahui mengapa Rupiah melemah, kita perlu melihat pada penyebab mendasar, yang sering disebut sebagai faktor fundamental ekonomi.

Tak dapat dipungkiri bahwa pelemahan Rupiah saat ini perlu dicermati dengan hati-hati, karena apabila pelemahan mata uang terjadi secara terus menerus dan dalam level yang signifikan, pada ujungnya akan membebani kehidupan masyarakat, terutama yang memiliki kewajiban dan kebutuhan valuta asing.

Pertanyaan yang kerap muncul adalah, sampai kapan Rupiah tertekan? Apakah betul komentar dari orang Singapura bahwa Rupiah akan mencapai Rp.25.000 per dolar AS? Atau kapan Rupiah kembali ke level, misalnya, di bawah Rp10.000? Ini adalah pertanyaan mendasar yang kerap ditanyakan orang sehari-hari.

Untuk menjelaskannya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, apa yang membuat nilai mata uang suatu negara menguat atau melemah. Pada dasarnya, penguatan atau pelemahan suatu mata uang, termasuk Rupiah, sangat dipengaruhi permintaan dan penawaran akan mata uang tersebut. Ini hukum dasar dari pasar. Apabila permintaan terhadap dolar AS tinggi, dan penawarannya sedikit, otomatis harganya akan naik. Rupiah akan melemah. Sebaliknya juga demikian.

Permintaan dan penawaran mata uang ini, dipengaruhi oleh daya saing perekonomian suatu negara. Bila sebuah perekonomian memiliki daya saing tinggi, mata uangnya akan lebih stabil dan cenderung menguat. Sebaliknya, bila daya saing ekonomi suatu negara rendah, mata uangnya akan cenderung melemah. Itu nature yang memengaruhi nilai mata uang suatu negara.

Lalu, bagaimana melihat daya saing ekonomi kita? Cara paling mudah melihat daya saing adalah mencermati posisi Neraca Pembayaran, khususnya di bagian Neraca Transaksi Berjalan (Current Account). Kondisi neraca transaksi berjalan suatu negara ini sangat penting untuk memengaruhi stabilitas ekonomi. Hal ini membuat Bank Indonesia menggarisbawahi secara khusus tingkat defisit yang sehat bagi Indonesia, sebesar 2,5-3 persen defisit yang dijaga.

Penting dijaga karena negara yang mengalami defisit transaksi berjalan, akan mengalami kebutuhan valas lebih besar dari persediaannya. Di sisi lain, bisa juga disebabkan oleh impornya yang lebih tinggi dari ekspor. Untuk menutupi defisit tersebut tentu dibutuhkan tambahan valas. Dengan demikian, secara teori, negara yang mengalami defisit transaksi berjalan, nilai mata uangnya akan cenderung melemah.

Hal ini yang terjadi pada Indonesia. Selama ini, kita mengalami defisit pada neraca transaksi berjalan. Kecenderungannya mata uang Rupiah secara natural akan melemah mengikuti permintaan dan penawaran di pasar.

Negara tentu bisa saja mengendalikan kestabilan dengan menarik investor asing agar menanamkan dana valasnya di dalam negeri. Apabila banyak investor masuk ke Indonesia, pasokan dolar AS akan bertambah sehingga mengurangi dampak pelemahan. Namun bila kepercayaan terhadap suatu negara rendah, atau ada daya tarik lain di luar negeri, investor akan enggan menanamkan dananya. Cara lain untuk menambah pasokan dolar adalah dengan memanfaatkan cadangan devisa atau menerbitkan surat utang.

Sebagai perbandingan dan analogi, kita melihat tahun lalu defisit transaksi berjalan Indonesia sekitar 2,95 persen dari PDB. Sementara Turki mengalami defisit transaksi berjalan sebesar 5 persen, atau hampir dua kali Indonesia. Brasil mengalami defisit neraca berjalan mencapai 8 persen.  Melihat perbandingan tersebut, secara natural kita melihat, saat terdapat tekanan terhadap mata uang,  mata uang  Brasil dan Turki lebih melemah dari Rupiah.

Di sisi lain, Peso Filipina dan Baht Thailand relatif stabil dalam menghadapi tekanan. Hal itu dapat dijelaskan dari posisi neraca berjalan kedua negara tersebut yang mencatat surplus. Filipina mencatat surplus 3,5 persen dari PDB, sementara Thailand mencatat surplus sekitar 2,2 persen.

Sebenarnya Indonesia memiliki modal dasar yang baik. Kita melihat pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan ekonomi dalam jangka menengah panjang. Penghapusan subsidi, pembangunan infrastruktur, dan langkah meningkatkan efisiensi ekonomi, adalah langkah tepat, namun memang membutuhkan waktu untuk memetik hasilnya.

Di jangka pendek, kita melihat bahwa saat ini meski tekanan inflasi meningkat jelang Ramadhan dan Idul Fitri, secara tahunan masih terkendali. Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia juga masih relatif tinggi, Stabilitas sistem keuangan masih solid, dan indikator risiko Credit Default Swap (CDS) Indonesia masih baik.

Permasalahan terhadap mata uang, bisa datang juga dari sisi eksternal. Saat ini yang terjadi adalah fenomena Superdollar, yang artinya Dolar AS menguat hampir pada seluruh mata uang dunia. Perkembangan di AS dan Eropa sangat memengaruhi pergerakan mata uang di seluruh dunia saat ini. Rencana bank sentral AS untuk menaikkan suku bunga, serta langkah pelonggaran moneter dari Bank Sentral Eropa, telah memengaruhi “selera” para investor dunia. Saat terjadi perkembangan yang membaik di AS misalnya, mereka menukar dolarnya di berbagai negara, dan kembali menanamkannya di AS. Hal inilah yang menyebabkan pelemahan mata uang bukan hanya terjadi pada Rupiah, namun pada hampir seluruh mata uang dunia.

Dengan modal yang kita miliki saat ini, Rupiah masih memiliki kemampuan untuk bertahan dari tekanan. Bank Indonesia sebagai bank sentral setiap saat melakukan intervensi di pasar valas untuk menjaga agar tidak terjadi gejolak yang berlebihan.

Meski demikian, kita menyadari bahwa untuk menjadikan Rupiah memiliki ketahanan yang berkelanjutan, tidak ada cara singkat, selain kita semua membulatkan tekad untuk memperbaiki  masalah utama, yaitu defisit transaksi berjalan.

Bagaimana caranya? Tentu bukan dengan saling menyalahkan, karena kita semua memiliki peranan dalam memperbaiki defisit. Pemerintah tentu harus konsisten dalam meningkatkan ekspor, meningkatkan produktivitas terutama produk pertanian (pangan), membangun infrastuktur, ketahanan energi, memperbaiki iklim investasi, dan menggalakkan penggunaan Rupiah di dalam negeri.

Bank Indonesia terus mengendalikan stabilitas, dengan fokus pada inflasi dan mencermati tingkat defisit transaksi berjalan. Kebijakan moneter berhati-hati juga diperlukan dalam mengawal stabilitas.

Sementara itu, dunia usaha dituntut untuk semakin kreatif mencari substitusi bahan baku impor, melakukan perhitungan cermat pada pinjaman luar negerinya, dan meningkatkan daya saing.

Anak muda Indonesia juga dituntut mampu menciptakan produk kreatif yang mampu bersaing di luar negeri.  Di tingkat individu dan rumah tangga, kita semua dituntut untuk waspada dan mencoba mengurangi ketergantungan pada barang impor, termasuk makanan, buah impor, kaos impor, hingga gadget impor.

Sementara perbaikan tersebut dilakukan, saat ini Rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya. Inilah kondisi yang harus kita hadapi bersama-sama. Perbaikan memang selalu membutuhkan proses, ketekunan, dan kesabaran. Namun, bila itu dapat terwujud nanti, kita tak perlu menangisi Rupiah lagi. Don’t Cry for Me, Rupiah!

Solusi Kemiskinan dari Laut a la Pak Nadjikh

Pengolahan ikan di PT Kelola Mina Laut / photo iwan

Pengolahan ikan di PT Kelola Mina Laut / photo iwan

Pekan lalu saya bertemu dengan Pak Mohammad Nadjikh, di kantornya yang berlokasi di Kawasan Industri Gresik, Jawa Timur. Pak Nadjikh adalah pemilik sekaligus CEO dari PT Kelola Mina Laut (KML), yang merupakan perusahaan Indonesia terbesar dalam pengolahan hasil laut dan perikanan secara terpadu. Usahanya meliputi unit pengolahan ikan, udang, rajungan, teri nasi, seafood olahan, surimi, hingga bakso ikan.  Dalam setahun, Group KML mampu menghasilkan produk olahan hasil laut 20 ribu ton yang diekspor ke seluruh dunia, dan mempekerjakan lebih dari 14 ribu karyawan.

Saat banyak partai politik hanya menjanjikan kemakmuran bagi petani dan nelayan, Pak Nadjikh dalam diamnya telah memberi bukti nyata. Secara perlahan tapi pasti, ia telah mengangkat kehidupan lebih dari 500 ribu nelayan pesisir pantura dan pulau Madura. Bukan hanya para nelayan, tapi juga keluarga dan anak-anak nelayan ikut meningkat kesejahteraannya melalui konsep bisnis yang dirancang oleh Pak Nadjikh.

Group KML memang memiliki visi bisnis yang basisnya ngopeni (mengayomi) rakyat kecil. Hal ini tidak terlepas dari masa lalu Pak Nadjikh yang merasakan sulitnya kehidupan nelayan. Terlahir dari keluarga pedagang ikan, Pak Nadjikh tahu betul kesulitan hidup petani dan nelayan. Oleh karenanya ia punya tekad untuk maju, menuntut ilmu, dan memberdayakan kaum nelayan. Lulus dari IPB jurusan Teknik Industri pada tahun 1984, ia bertekad memanfaatkan ilmunya di “jalan yang benar”. Pak Nadjikh lalu memulai usaha pengolahan dan penjualan teri nasi (chirimen) pada tahun 1994.

Memulai dari nol, jerih payahnya memberi hasil yang tidak main-main. Hanya dalam kurun 15 tahun, omset usaha Pak Nadjikh telah mencapai lima triliun rupiah. Siapa yang menyangka kalau usaha awal menjual teri nasi  dari perairan Madura, Pak  Nadjikh kini telah berhasil menjadi eksportir teri nasi terbesar di Indonesia. Bahkan melalui brand “Prima Star”, KML Group telah menjadi pemasok teri nasi terbesar di pasar Jepang.

Usaha Pak Nadjikh juga terus berkembang merambah pasar Amerika Serikat, Uni Eropa, dengan produk unggulan fillet ikan kakap merah, udang, rajungan kaleng. Dan kini KML Group telah mengekspor ke lebih dari 30 negara, termasuk Rusia, Kanada, Australia, Taiwan, Korea, Tiongkok, New Zealand, dan negara-negara Timur Tengah.

Namun hal yang mengagumkan saya bukan saja soal omset dan pasar Group KML, melainkan bagaimana Pak Nadjikh menempatkan usahanya berbasis pada pemberdayaan nelayan tradisional dan pesisir.

Di pesisir Madura, banyak terdapat kampung nelayan yang seluruh nelayan masih menggunakan kapal-kapal tradisional untuk mencari ikan. Kehidupan di sana juga memprihatinkan secara sosial. Tapi justru dari sanalah, rantai usaha pak Nadjikh bermula dan dibangun.

Di perkampungan nelayan itu, ia membangun unit-unit pabrik kecil (miniplant), yang membeli hasil laut dari nelayan. Di miniplant tersebut, hasil tangkapan nelayan dikumpulkan dan diproses. Titik awal pengendalian mutu juga dilakukan di miniplant tersebut. Hasilnya mencengangkan, karena justru miniplant itu menjadi motor perubahan di kampung-kampung nelayan pesisir Madura. Saat ini, Group KML telah membangun sekitar 30 miniplant di berbagai lokasi.

Pengolahan Udang di KML Gresik / photo by iwan

Pengolahan Udang di KML Gresik / photo by iwan

Menariknya lagi, hampir 90 persen pekerja di miniplant tersebut adalah perempuan. Pada umumnya perempuan yang bekerja di sana adalah ibu-ibu rumah tangga atau remaja putri yang tinggal di daerah sekitar kampung nelayan. Bisa dibayangkan, para pria melaut, kaum perempuannya mengolah hasil tangkapan di miniplant. Nah dampaknya luar biasa, meluaslah lapangan pekerjaan di desa, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan keluarga. Dengan meningkatkan pendapatan, tingkat pendidikan anak-anak desa juga meningkat.

Dari miniplant di kampung-kampung nelayan tersebut, produk olahan disortir, dikirim ke pusat pengolahan agroindustri, lalu diekspor ke mancanegara. Siapa menyangka, rajungan dari pesisir Madura, bisa menempati rak-rak super market besar, seperti Wall Mart di AS, atau super market kelas atas di Rusia, Kanada, dan Jepang.

Pak Nadjikh juga merancang skim pembiayaan bagi para nelayan dengan sistem dana talangan melalui perbankan. Kita tahu bahwa perbankan menganggap sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor yang memiliki bio-risk, atau risiko yang tinggi karena berbagai ketidakpastian akibat alam. Akibatnya, tak banyak perbankan yang mau terjun ke sektor ini. Nah, Pak Nadjikh merancang skim bersama perbankan sehingga nelayan-nelayan bisa memperoleh kredit, bahkan tanpa agunan, karena dijamin perusahaannya.

Konsep bisnis Pak Nadjikh untuk memberantas kemiskinan di kalangan nelayan secara singkat dibagi dalam empat besaran, yaitu: Diferesiansi Bisnis (ekspor teri nasi ke Jepang), Diferensiasi Produk Samping (Ekspor Daging Rajungan, Kulit, kepala Ikan pun diolah), Desentralisasi Proses Industri (Membangun Miniplant di daerah-daerah nelayan), dan Dekonsentrasi Usaha Penunjang (Melalui toko, warung, penjual baso keliling).

Indonesia adalah sebuah potensi besar dari sisi kekayaan laut. Lautan kita adalah “amazon of the seas”, memiliki aneka ragam kekayaan biota laut. Oleh karenanya agroindustry hasil laut adalah salah satu industri strategis. Agroindustri hasil laut menggunakan sumber daya lokal yang menjadi keunggulan komparatif Indonesia. Sumber daya itu juga mempunyai keterkaitan yang kuat (backward dan forward linkage) dengan budidaya perikanan dan aktivitas ekonomi lainnya.

Sumber daya kelautan adalah sumber daya yang dapat diperbaharui (renewable resources) sehingga keberlangsungannya dapat dipertahankan. Industri seperti ini prospeknya besar untuk dijadikan penggerak roda perekonomian daerah ke depan, sehingga dapat berperan penting dalam menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Bersama Pak Nadjikh (tengah) di depan frozen mart, usai mengunjungi pemrosesan hasil laut di pabriknya.

Bersama Pak Nadjikh (tengah) di depan frozen mart, usai mengunjungi pemrosesan hasil laut di pabriknya.

Langkah Pak Nadjikh adalah satu contoh membanggakan dari wirausahawan negeri ini yang sukses membantu kehidupan masyarakat. Sebagaimana pepatah, economy is for the people, not the people for the economy. Ini artinya, berbagai indikator makroekonomi yang bagus, akan percuma apabila tidak meningkatkan taraf hidup rakyat.

Untuk ukuran pengusaha sukses dan kaya raya, Pak Nadjikh adalah pribadi yang sederhana, bahkan sangat sangat sederhana. Jiwanya rendah hati dan tidak menampakkan kemewahan secara berlebihan untuk ukuran orang kaya. Kerendahan hati ini juga menjadi konci suksesnya dalam membangun usaha.

Sebagai penutup, saya menanyakan soal dunia politik. Umumnya pengusaha yang sudah sukses dan kaya, pasti tergoda untuk terjun ke dunia politik. Di sini jawabannya menarik, ia ingin memberi perhatian penuh pada perusahaan dan mengangkat taraf hidup masyarakat nelayan. Tidak tertarik dunia politik yang penuh racun, tipu daya, dan kejijikan. Ia tidak mau. Atau mungkin belum mau. Semoga bisa tetap konsisten dan terus demikian.

Salam.

Mistik Boneka Jepang dan Sidang IMF

Boneka Mistik Okiagari Koboshi / photo junanto

Saat sidang tahunan IMF/WB di Tokyo pekan lalu, pemerintah Jepang membagikan tiga boneka kayu “okiagari-koboshi” sebagai paket selamat datang pada setiap peserta. Saya meletakkan ketiga boneka itu di atas meja sidang. Saya dorong boneka kayu itu ke belakang, dan ia kembali lagi ke posisinya semula. Bounce back doll. Semakin didorong ke belakang, semakin boneka itu kembali ke posisi semula.

Okiagari koboshi adalah satu jenis boneka di Jepang yang berasal dari daerah Aizu, Fukushima. Boneka ini telah dibuat lebih dari 400 tahun lalu dan dikenal sebagai simbol semangat yang tak pernah padam, karena sifatnya yang selalu bangkit kembali.

Bencana alam gempa bumi, tsunami, dan krisis nuklir pada tahun 2011 lalu telah menghancurkan Fukushima dan Jepang pada umumnya. Tapi semangat dari orang Jepang tak pernah padam, mereka berupaya bangkit kembali seperti boneka okiagari koboshi.

Dalam pembukaan sidang, Managing Director IMF Christine Lagarde menyampaikan pandangan yang suram tentang ekonomi global. Saya melihat sedikit optimisme dari pidato yang disampaikan. Wajar, karena rebound atau kebangkitan kembali perekonomian global masih terlihat jauh di depan dengan kemungkinan yang sangat kecil untuk terjadi di waktu dekat ini.

Kesuraman sudah dimulai sehari sebelum sidang. Olivier Blanchard, ekonom IMF, mengatakan bahwa ekonomi dunia sedang dalam proses pelemahan. Pertumbuhan negara-negara maju terus turun. Dan masalahnya, bukan hanya negara maju yang melemah, negara emerging juga mulai ikut melemah. India, Brazil, Cina, telah memotong proyeksi ekonomi mereka ke depan.

Meski kita melihat kebijakan yang ditempuh pemerintah masing-masing negara cukup mendukung, seperti melakukan pelonggaran moneter dan pengurangan defisit secara perlahan, negara maju tetap mengidap penyakit anemik. Kekurangan darah ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan membuka lapangan kerja.

Saat kita berbicara kebijakan fiskal, konsolidasi fiskal ataupun fiscal austerity, permasalahan menjadi semakin serius di negara-negara maju. Kebijakan konsolidasi fiskal justru akan menekan pertumbuhan di jangka pendek, menambah pengangguran, dan meningkatkan kesenjangan. Bagai buah simalakama.

Tak salah, apabila sidang IMF/WB di Tokyo pekan lalu dirundung suasana lesu. Hampir di setiap persidangan, isu ekonomi global seperti berputar-putar dalam sebuah lingkar yang itu-itu saja. Para ekonom, pengambil kebijakan, mencari jalan dan memberi usulan pada kebijakan yang bersifat “lebih fair, lebih cerdas, dan dilakukan secara perlahan”. Para otoritas dari negara berkembang ada yang bersifat skeptis dan cenderung memandang krisis ini adalah masalah Eropa dan AS, sehingga menuntut mereka menyelesaikan masalah itu.

Dalam kondisi perekonomian global yang serba terjalin ini, krisis tak bisa dipilah-pilah lagi. Cepat atau lambat, krisis akan menjalar ke seluruh negara di dunia apabila tidak ditemukan penyelesaiannya.

Indonesia mulai merasakan akibat dari krisis global di penghujung tahun ini. Meski secara domestik, ekonomi Indonesia kuat dan memiliki ketahanan, tekanan eksternal tetap memberikan dampak. Kita melihat tekanan pada nilai tukar, neraca pembayaran, mulai muncul. Oleh karenanya, selain melakukan upaya domestik, langkah di bidang multilateral perlu ditempuh agar terjalin koordinasi kebijakan antar negara.

Dan di tengah berbagai kelesuan itu, pandangan saya kembali pada tiga boneka okiagari-koboshi. Boneka tersebut menganut azas “simple, tough, and sustainable”, atau sederhana, tabah, dan berkelanjutan. Kiranya demikian pula upaya kita mengatasi krisis, ataupun mencegah krisis terulang lagi ke depan. Kita memerlukan kebijakan yang sederhana, tabah, dan berkelanjutan. Bukan yg rumit, emosional, dan dilakukan sekedar demi kepentingan politis.

Salam semangat.

Mencetak Uang di Jepang

Kampanye Uang Kertas di Jepang / photo junanto

Selama tinggal di Jepang, saya jarang sekali menemukan uang lusuh atau lecek. Meski menerima uang kembalian dari pasar ikan sekalipun, uang kertas Yen yang saya terima umumnya masih bersih dan lurus. Hal ini berbeda dengan di negeri kita, yang masih banyak ditemukan uang lusuh saat kita bertransaksi.

Menjaga uang agar tetap bersih, atau istilah tekhnisnya “layak edar”, tidaklah mudah. Secara kelembagaan hal tersebut menjadi tugas dari bank sentral. Namun dalam pelaksanaannya, budaya dan kebiasaan masyarakat turut mendukung, bahkan menjadi hal yang terpenting. Masyarakat Jepang sangat mencintai keindahan dan kebersihan. Mereka jarang sekali melipat-lipat uang kertasnya, karena takut merusak keindahannya.

Budaya menghargai keindahan itu tercermin pula di setiap aspek kehidupan masyarakat Jepang yang serba rapi dan teratur. Kultur tersebut ternyata berdampak pula pada pengelolaan uang kertas di Jepang.

Hal tersebut terungkap saat saya mendampingi Deputi Gubernur BI, Ronald Waas, yang menangani urusan pengedaran uang di Bank Indonesia, ketika berdiskusi dengan Executive Director, Kinoshita, dari Bank of Japan (BoJ) dan pejabat dari National Printing Bureau (NPB), pekan lalu (14-16 Mei 2012).

Diskusi Deputi Gubernur BI dengan Bank of Japan / photo junanto

Di Jepang, kebijakan pencetakan dan pengedaran uang menjadi wewenang Bank of Japan sebagai bank sentral, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan National Printing Bureau of Japan (semacam Peruri di Indonesia). Bank of Japan berlaku sebagai otoritas yang mengeluarkan uang kertas dan melakukan kebijakan untuk memastikan kestabilan pasokan uang, dan menjaga kepercayaan publik pada uang. Sementara penerbitan uang koin dilakukan oleh Kementrian Keuangan Jepang. National Printing Bureau berperan melakukan pencetakan uang berdasarkan pesanan dari BoJ.

Meski terkenal sebagai negara industri maju, masyarakat Jepang terkenal masih suka menggunakan uang kas dalam transaksi sehari-hari. Jepang memang terkenal sebagai cash society karena penggunaan uang kas yang tinggi. Dibanding negara maju lain, seperti AS, Eropa, atau Inggris, angka peredaran uang kas di Jepang masih paling tinggi. Jumlah uang kertas yang diedarkan (money in circulation) di Jepang mencapai 18 persen dari PDB, sementara di Amerika Serikat hanya sekitar 6 persen.

Tingginya uang beredar tersebut menuntut manajemen pengedaran uang yang efektif. Upaya menjaga kondisi uang agar tetap layak edar atau tidak lusuh menjadi penting. Untuk melakukan fungsi ini pula, selain di Nihonbashi, Bank of Japan juga memiliki Pusat Pengelolaan Uang Kas (Currency Centre) yang terletak di wilayah Toda, sekitar 30 menit dari Tokyo.

Toda Currency Center berfungsi menangani sistem pengedaran uang di Jepang. Uang kas dari masyarakat masuk ke Toda Currency Centre melalui sistem perbankan. Di sana, uang dipilah dan dilakukan pengecekan kembali. Uang yang lusuh ataupun palsu langsung diracik dengan mesin peracik.

Selanjutnya, BoJ mengganti uang lusuh tadi dengan mengeluarkan uang yang “layak edar” ke masyarakat, sehingga uang yang beredar senantiasa bersih. Satu hal menarik dari Toda Currency Centre adalah canggihnya tekhnologi full otomasi yang diterapkan. Toda Currency Centre memiliki sistem yang terintegratif dan dilengkapi dengan tekhnologi robotik untuk melakukan berbagai fungsi seperti sortasi dan peracikan uang kertas yang tidak layak edar.

Kultur masyarakat Jepang yang menjaga kebersihan uangnya terlihat dari rendahnya jumlah uang lusuh yang masuk ke BoJ. Selain itu, jumlah uang palsu di Jepang juga sangat rendah. Masyarakat Jepang sangat jarang melakukan kejahatan pemalsuan uang karena hal itu dianggap merugikan negara.

Namun upaya menjaga keamanan uang tetap dilakukan oleh Bank of Japan dan pihak National Printing Bureau. Berbagai fitur pengamanan (security features) dipasang di uang kertas Yen, baik pecahan 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000 Yen.

Dilihat dari security features, jumlah pengamanan di uang kertas Yen tidak sebanyak yang ada di uang kertas Rupiah. Rendahnya pemalsuan di Jepang menjadi salah satu alasan tersebut.

Selain melakukan upaya pengamanan, Bank of Japan dan National Printing Bureau melakukan langkah-langkah komunikasi yang baik tentang uang kertas Yen. Berbagai poster yang mengajak masyarakat menjaga kebersihan uang Yen dipasang dan disosialisasikan ke berbagai tempat dan sekolah.

Deputi Gubernur BI dan Vice President NPB mengamati security features uang / photo junanto

Masalah kultur memang memegang peranan penting. Namun sebagai otoritas, bank sentral dituntut juga untuk melakukan upaya maksimal dalam menjaga dan mengelola peredaran uangnya.

Secara umum, Deputi Gubernur Ronald Waas mengatakan bahwa isu dan aktivitas pengedaran uang di banyak negara memiliki kemiripan. Hal yang membedakan adalah tantangan lokal yang ditangani oleh masing-masing negara. Di sisi lain, pihak BoJ menyatakan kekagumannya dengan Bank Indonesia karena mampu melakukan langkah pengedaran uang di wilayah geografis Indonesia yang luas. Jepang ingin sekali mengetahui bagaimana Bank Indonesia dapat mengatasi tantangan pengedaran uang di negeri kepulauan yang luas seperti Indonesia. Alat transportasi dan pengamanan seperti apa yang digunakan oleh Bank Indonesia, menjadi hal menarik yang ingin diketahui oleh pihak BoJ karena mereka tidak memiliki pengalaman seperti itu.

Dari diskusi tersebut, Indonesia dan Jepang bisa saling belajar tentang bagaimana uang kertas dikelola dengan baik serta memahami tantangan lokalitas masing-masing negara. Banyak hal yang bisa diserap dan ditiru. Namun ada juga hal-hal yang bisa diterapkan di Jepang, tidak semerta-merta bisa diterapkan di Indonesia, karena  kultur dan karakteristik lokal di Indonesia yang tidak memungkinkan.

Oleh karena itu, tukar pikiran dan diskusi antar bank sentral menjadi penting sebagai upaya menambah wawasan, pengalaman, dan saling berbagi informasi sehingga dapat menjadi masukan bagi masing- masing negara dalam mengambil kebijakan.

Salam.

Laos Resmi Jadi Anggota SEACEN

Bersama Gubernur Bank Sentral Laos PDR, Somphao Phaysith, usai Sidang Seacen di Seoul, Feb 2012 / photo Junanto

Salah satu catatan penting dari Sidang ke-31 Gubernur bank sentral negara anggota Seacen adalah diterimanya Laos menjadi anggota Seacen. Hal ini membuktikan betapa pentingnya kerjasama multilateral bagi negara-negara di Asia. Berikut catatan saya …..

Bank Sentral Laos (Bank of Lao PDR) secara resmi diterima menjadi anggota baru forum South East Asian Central Bank (SEACEN) dalam Sidang ke-31 Gubernur Bank Sentral anggota negara SEACEN yang berlangsung di Seoul, 13-14 Februari 2012. Dalam keputusan yang dilakukan melalui sidang tertutup, dan hanya dihadiri oleh para Gubernur, Laos akhirnya diterima menjadi anggota SEACEN yang ke-18.

Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, yang hadir pada sidang tersebut mengatakan bahwa Indonesia berada pada posisi mendukung Laos untuk menjadi anggota SEACEN. Selain bahwa Laos adalah anggota ASEAN, saat ini kerjasama multilateral dalam menjaga stabilitas makroekonomi semakin dirasakan penting oleh negara-negara di Asia.

Sementara itu, Gubernur Bank Sentral Laos, Somphao Phaysith, menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota SEACEN karena telah menerima Laos sebagai anggota. Ia mengakui bahwa saat ini Laos telah memiliki beberapa kerjasama bilateral, namun belum memiliki mekanisme kerjasama multilateral, khususnya dalam menghadapi krisis di AS dan Eropa yang belum menunjukkan tanda penyelesaian.

Selain itu, Bank Sentral Laos juga menganggap penting upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui wadah SEACEN yang juga merupakan forum kerjasama pendidikan dan tukar menukar informasi bagi para pejabat bank sentral di kawasan.

SEACEN adalah forum kerjasama bank sentral negara-negara di Asia Pasifik yang  berdiri pada tahun 1982. Di masa awal berdirinya, SEACEN hanya beranggotakan delapan negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal, Filipina, Singapura, Sri Lanka, dan Thailand. Dalam perjalanannya, keanggotaan SEACEN berkembang menjadi 18 negara, dengan masuknya Brunei Darussalam, Kamboja, China, Fiji, Korea Selatan, Laos, Mongolia, Papua New Guinea, Taiwan, dan Vietnam.

Sebelum Laos, People’s Bank of China atau Bank Sentral Cina menjadi negara ke-17 yang bergabung sebagai anggota SEACEN pada tahun 2011.

Gubernur Bank Sentral Seacen Cermati Arus Modal Asing

Suasana Sidang Gubernur Bank Sentral Seacen di Seoul, 13-14 Feb 2012 / photo Junanto

Pekan lalu (13-14 Feb), saya mendampingi Gubernur Bank Indonesia untuk menghadiri sidang ke-31 para Gubernur Bank Sentral negara anggota SEACEN. Sidang tersebut, selain berupaya untuk memperkuat kerjasama antar bank sentral di wilayah Asia, juga membahas beberapa isu strategis yang dihadapi oleh negara-negara Asia. Salah satunya adalah pentingnya masing-masing negara mencermati arus modal asing. Berikut catatan saya, dari sidang tersebut ….

Upaya otoritas moneter untuk mencermati dan menempuh kebijakan yang tepat dalam menghadapi arus modal asing berjangka pendek yang sifatnya spekulatif, dianggap semakin penting, khususnya di tengah krisis global yang berkepanjangan saat ini. Demikian salah satu kesimpulan Sidang ke-31 Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota South East Asian Central Bank (SEACEN) yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan, 13-14 Februari 2012.

Krisis ekonomi yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat telah menyebabkan terjadinya perpindahan arus modal, khususnya yang berjangka pendek dan spekulatif, secara besar-besaran dan dalam waktu yang singkat. Hal tersebut pada gilirannya menyulitkan otoritas negara-negara, khususnya di Asia, dalam mengendalikan stabilitas makroekonomi.

Oleh karenanya, masing-masing negara kemudian berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk mencegah dampak negatif dari berpindahnya arus modal. Namun sebelum menempuh kebijakan, para Gubernur Bank Sentral negara anggota SEACEN menggarisbawahi pentingnya koordinasi dan saling berbagi informasi antar otoritas ekonomi di wilayah regional.

Dalam kesempatan sidang itu, Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, menyampaikan kepentingan Indonesia yang juga waspada pada isu arus modal asing yang bersifat spekulatif. Indonesia saat ini senantiasa berupaya mencegah dampak negatif dari pergerakan modal yang berlangsung cepat.

Darmin Nasution menyampaikan pengalaman Indonesia melakukan langkah-langkah kebijakan makroekonomi yang berhati-hati  dalam menjaga kestabilan makroekonomi, termasuk di dalamnya berbagai aturan terkait arus modal asing.

Satu kebijakan penting yang ditempuh adalah dengan menerapkan “minimum holding period” atau batas minimum waktu kepemilikan untuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Kebijakan tersebut mencegah investor asing untuk menanamkan dananya ke dalam SBI yang berjangka pendek. Penerapan kebijakan itu telah terbukti efektif dalam meredam masuknya dana asing jangka pendek yang sifatnya spekulatif. Di sisi lain, kebijakan itu mampu diterima publik tanpa adanya kekhawatiran akan terjadinya penerapan capital control.

Selain mencermati arus modal asing, para Gubernur bank sentral anggota SEACEN menganggap penting upaya masing-masing negara anggotanya untuk  mencermati berbagai faktor eksternal lainnya yang dapat meningkatkan risiko wilayah regional terhadap munculnya krisis. Berbagai hal tersebut antara lain pentingnya melakukan reformasi struktural untuk menciptakan lapangan kerja, mencermati gelembung di harga asset, harmonisasi kebijakan moneter dengan fiskal dan stabilitas sistem keuangan, dan pentingnya kerjasama regional.

Sidang kali ini juga menyepakati masuknya Laos sebagai anggota ke-18 SEACEN. Dengan demikian, SEACEN kini menjadi forum kerjasama bank sentral negara-negara di Asia Pasifik yang beranggotakan 18 negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, China, Fiji, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Papua New Guinea, Filipina, Singapura, Srilanka, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Laos.

Gubernur Bank Sentral SEACEN Perkuat Kerjasama Regional

Gubernur BI bersama Gubernur BNM dan BoK / photo Junanto

Kemarin (13/2), saya baru saja mendampingi Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, menghadiri Sidang SEACEN. Berikut catatan saya dari sidang tersebut.

Menghadapi terus lesunya perekonomian global, bank sentral negara-negara anggota South East Asian Central Bank (SEACEN) perlu terus memperkuat kerjasama keuangan dan membangun garis-garis pertahanan untuk mengantisipasi berlanjutnya krisis global.  Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank of Korea, Choongsoo Kim, saat membuka Sidang ke-31 Gubernur Bank Sentral SEACEN, yang berlangsung di Seoul, 13-14 Februari 2012.

Sidang yang juga dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, membahas berbagai isu, terutama terkait dengan peranan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi risiko pelemahan ekonomi global yang berkepanjangan.

Krisis ekonomi yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat masih belum menunjukkan tanda penyelesaian. Menghadapi dampak krisis tersebut, perekonomian Asia perlu menyiapkan diri, karena ekonomi Asia tidak sepenuhnya kebal terhadap krisis global. Krisis, akan merambat ke Asia melalui jalur perdagangan (trade channel), jalur keuangan (financial channel), dan deleveraging, atau pelepasan asset dan utang dari investor Eropa di Asia. Ketiga hal itu pada gilirannya akan menyebabkan tekanan bagi pasar Asia.

Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh para pengambil kebijakan di Asia. Pertama, melakukan harmonisasi kebijakan moneter dengan kebijakan makro-prudensial. Dan kedua, memperkuat kerjasama keuangan di wilayah Asia.

Harmonisasi kebijakan menjadi penting di masing-masing negara karena krisis mengajarkan kita bahwa sektor keuangan tak dapat dilepaskan dari sektor riil. Oleh karenanya, kebijakan moneter di setiap negara Asia perlu berjalan harmonis dengan kebijakan fiskal, makroekonomi, dan stabilitas sistem keuangan.

Sementara itu, upaya memperkuat kerjasama keuangan antar negara Asia menjadi penting untuk mencegah terjadinya penularan krisis keuangan di wilayah regional. Berbagai kerjasama regional seperti SEACEN, ASEAN+3, dan Executives’ Meeting of East Asia Pacific Central Bank (EMEAP), telah menghasilkan berbagai inisiatif dan proyek yang meningkatkan pengembangan pasar keuangan regional dan menjaga stabilitas regional.

Kerjasama tersebut juga mampu membangun garis-garis pertahanan, seperti pembentukan Chiang Mai Initiatives Multilateralization (CMIM), dan berbagai pengembangan pasar keuangan serta kerangka kebijakan makroprudensial.

SEACEN adalah forum kerjasama bank sentral negara-negara di Asia Pasifik yang saat ini beranggotakan 17 negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, China, Fiji, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Papua New Guinea, Filipina, Singapura, Srilanka, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

Pasar Asia di Simpang Jalan

Suasana Diskusi di ADBI Tokyo / photo Munandar

Pekan lalu (7/2) saya diundang menjadi salah satu penanggap dalam diskusi yang diadakan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Asian Development Bank Institute (ADBI), bertempat di markas ADBI Tokyo, wilayah Kasumigaseki.

Dari diskusi tersebut saya mencatat bahwa di tengah krisis keuangan global, ekonomi negara-negara Asia menunjukkan ketahanan yang baik. Negara-negara Asia justru mencatat pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir. Pasar keuangan Asia juga terbukti memiliki daya tahan dari gejolak eksternal. Hal ini terutama didukung oleh diterapkannya berbagai kebijakan makro prudensial yang fleksibel.

Pertanyaannya adalah, bagaimana kita melakukan evaluasi pasar keuangan Asia ke depan, terutama menghadapi masih lesunya ekonomi global? Pertanyaan ini juga diajukan oleh Deputi Gubernur Bank of Japan, Kiyohiko Nishimura, saat membuka Roundtable Discussion tersebut.

Discussant in Asian Capital Market Integration session 3.1

OECD-ADBI Roundtable Discussion 2012 tersebut mengangkat tema “Reformasi Pasar Keuangan di Asia”, dengan mengangkat berbagai topik, mulai dari gejolak ekonomi global, isu arus modal asing (capital flow), perkembangan pasar keuangan dan modal di Asia, edukasi finansial dan perlindungan nasabah, serta risiko manajemen, regulasi, dan pengawasan sektor keuangan di Asia. Hadir dalam seminar tersebut adalah berbagai akademisi, pakar, pengamat, pengambil kebijakan, serta para pelaku pasar.

Isu yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah bahwa pada ujungnya ekonomi Asia tidak imun terhadap krisis global. Krisis akan merambat ke Asia melalui jalur perdagangan (trade channel), jalur keuangan (financial channel), dan deleveraging, atau pelepasan utang besar-besaran investor Eropa di Asia. Ketiga hal ini pada gilirannya akan menyebabkan tekanan bagi pasar Asia.

Selain itu, pasar keuangan Asia juga ditandai oleh beberapa kerentanan. Kerentanan pertama adalah adanya mismatch di sisi mata uang dan jatuh tempo  (maturity) pinjaman perbankan. Banyak perbankan di Asia yang masih menggunakan pinjaman jangka pendek luar negeri untuk membiayai proyek jangka panjang dalam negeri, seperti untuk membangun infrastruktur. Hal ini menimbulkan risiko yang besar pada sisi perbankan, terutama apabila terjadi gejolak nilai tukar.

Kerentanan kedua, negara-negara Asia, termasuk Jepang, fungsi intermediasinya masih didominasi oleh peranan perbankan. Meski terjadi penurunan, ketergantungan perusahaan-perusahaan di Asia pada pembiayaan perbankan masih tetap tinggi. Dengan struktur pembiayaan seperti itu, apabila terjadi gejolak di sektor keuangan, perusahaan-perusahaan akan menghadapi kesulitan pembiayaan. Hal ini juga menunjukkan masih belum berkembangnya pasar obligasi (bond) di wilayah regional Asia.

Kerentanan ketiga, masih langkanya peluang investasi di mata uang lokal negara-negara Asia. Saat ini tak dapat dipungkiri terjadi excess saving, atau kelebihan tabungan di Asia. Namun kelebihan ini tidak diinvestasikan secara  efisien dan merata ke negara-negara Asia.

Kerentanan keempat, dominannya peranan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di negara-negara Asia. Permasalahannya, UMKM kerap mendapatkan dananya bukan dari lembaga keuangan atau pasar keuangan yang diawasi secara ketat oleh otoritas. Hal ini menimbulkan risiko yang tinggi pada sektor UMKM. Selain itu, sebagian besar UMKM juga belum disentuh oleh sektor keuangan. Di sini, isu financial inclusion atau upaya mengikutsertakan UMKM pada akses keuangan, menjadi penting.

Menyikapi berbagai kerentanan tersebut, roundtable discussion mencoba membahas berbagai penyelesaian termasuk respon kebijakan yang ditempuh otoritas di negara-negara Asia. Berbagai inisiatif yang dilakukan melalui kerjasama regional, seperti ASEAN+3, The Executives’ Meeting of East Asia and Pacific Central Bank (EMEAP), dan Chiang Mai Initiatives (CMI) telah menunjukkan banyak kemajuan. Di tataran ASEAN+3, para otoritas kebijakan negara-negara tersebut telah meluncurkan inisiatif yang dinamakan Asian Bond Market Initiative (ABMI). Di bawah inisiatif ini, upaya melakukan pendalaman pasar keuangan dan perluasan sumber pembiayaan dibicarakan.

With Deputy Governor BI, Dr. Halim Alamsyah, at OECD-ADBI Roundtable Discussion

Langkah-langkah ke depan masih panjang, mencakup pula kesiapan masing-masing negara. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dr Halim Alamsyah menyampaikan beberapa concern di bidang financial education and consumer protection. Upaya melakukan pendidikan keuangan dan perlindungan nasabah menjadi penting dalam menghadapi integrasi pasar Asia.

Sementara itu, saat menjadi penanggap di sessi Asian Capital Market Integration, saya menyampaikan bahwa integrasi pasar modal dan keuangan di Asia memberi manfaat yang besar bagi masing-masing negara, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kedalaman pasar keuangan, dan diversifikasi sumber pembiayaan.

Meski demikian, berbagai tantangan ke depan perlu terus diatasi bersama, mulai dari masih lebarnya gap antar negara, termasuk perbedaan di sisi standar peraturan dan infrastruktur.

Ekonomi Asia memang ditandai oleh keanekaragaman, mulai dari budaya, sosiokultural, dan tingkat pembangunan. Tapi pada ujungnya, berbagai kerjasama regional, seperti forum ASEAN+3 dan EMEAP, terutama sejak krisis Asia, telah terbukti menjaga perekonomian di negara-negara Asia memiliki ketahanan yang lebih baik. Ke depan, upaya saling menghormati dan mendasarkan pada saling pengertian antar negara, merupakan modal yang harus terus dijaga dalam setiap kerjasama regional.

Salam dari Tokyo.

 

English translation

Notes From OECD-ADBI Roundtable: Capital Market Reform in Asia

Last week (7/2) I was invited by Asian Development Bank Institute (ADBI) to be a discussant in session 3.1 Asian Capital Market Integration” of OECD-ADBI Roundtable in Kasumigaseki, Tokyo. OECD-ADBI Roundtable Discussion aims at providing an opportunity for experts who have a wide range of backgrounds, including policymakers, and those working in financial industries and academia, to exchange views on the development of Asian financial markets.

There are some notes that I took from the two-day discussion. First, Asian economies has proven their resilience by achieving higher growth in the past several years than other regions of the world. Asia economies also proven their resilience to external shock through the flexible introduction and implementation of a number of macro prudential measures.

Concurrently, for the past several years emerging economies have been the propelling force behind global economic growth. Among them, Asian countries have displayed particularly robust growth, driven mainly by China and India.

The question is, how should we evaluate the development of Asian financial market over the recent past? This question was also asked by Kiyohiko Nishimura, Deputy Governor of Bank of Japan, at his opening speech.

Yet, Asian economies are not immune to the sovereign debt problem in Europe. Three potential channels of contagion can be noted: first, trade links; second, financial market disturbances; and third, deleveraging by European financial institutions. Naturally, these three channels are not mutually exclusive. For instance, the longer the disturbance continues in European financial markets, the harder the hit to the balance sheets of European financial institutions, which causes European deleveraging in Asia. If this spreads to disrupt trade finance, Asian economies heavily reliant on exports would surely suffer.

On the other hand, Asian economies are facing vulnerabilities in the region. First, there still remains the double-mismatch of currency and maturity in the banking sector. When banks finance short-term money in foreign currencies, swap it to local currency, and invest in long-term domestic assets, they incur risks both in terms of currency and maturity.

Second, in the Asian region including Japan to some extent, the financial intermediation function has traditionally been served by indirect financing, mostly through banks. Although it has gradually declined in some jurisdictions in recent years, the reliance of firms on indirect financing is still structurally high. Given this financing structure, when a large negative shock hits financial institutions, nonfinancial corporations are likely to find it hard to get smooth debt financing from these financial institutions, almost regardless of these nonfinancial corporations’ financial soundness.

Third, from a wider perspective, there is still the issue of scant investment opportunities in Asian local currencies. Abundant savings in Asia have not been invested sufficiently within the region, and have thus eventually been invested outside the region, such as in bonds in the United States and developed Europe.

Fourth, meanwhile, there are some jurisdictions in Asia that rely significantly on so-called micro-finance. However, there is one caveat. The main agents of micro-finance are nonbank financial institutions that, unlike banks, are not tightly supervised by the authorities, but which, like banks, take deposits and provide credit to customers. This means that it could become a risk factor in the financial system, if the market share of loans and deposits by micro-finance agents becomes non-negligible.

How have the Asian authorities responded to these vulnerabilities? This roundtable discussion was trying to discuss policy responses from Asian economies. Many initiatives have been done, like regional cooperation ASEAN+3, The Executives’ Meeting of East Asia and Pacific Central Bank (EMEAP), and Chiang Mai Initiatives (CMI). As part of process of ASEAN+3, the authorities have launched the Asian Bond Market Initiative (ABMI). Under these initiatives, we could hope a progress in financial market deepening and variety or alternatives for financing in Asia.

We are still facing many challenges ahead. On this opportunity, Deputy Governor of Bank Indonesia, Dr. Halim Alamsyah presented some concerns on the issue of financial education and consumer protection that will be very crucial in Asian integrated market.

In the Asian Capital Market Integration session, I mentioned that capital market integration will have holistic benefit for countries, investor, and the people in Asia. This integration will promoting and facilitating economic growth, enhancing the depth of financial market, and also diversifying sources of financing, investor channel and investor base.

However, we are facing many challenges such as large differences in level of development, including differences in regulatory standard and fragmented infrastructure.

It is often said that Asia is the region with the widest variety of cultures, social structures, and developmental stages. In the process of deepening the mutual ties between Asian economies, improvements in market function through regional financial cooperation will provide better investment opportunities for households, firms, and financial institutions, and thus contribute to more effective resource allocation in the region. The activities of ASEAN+3 and EMEAP, particularly their resolute efforts since the Asian Financial Crisis, have proven that financial cooperation based on mutual understanding and respect will always enable us to find effective measures in any circumstances.

Thank you.

 

“Kore Kara Indonesia” di Jepang

Publikasi "Kore Kara Indonesia" yang diterbitkan dalam bahasa Jepang

Siang tadi (2/2), saya bertemu dengan Irimura-san dari Kokusai Management. Ia menyampaikan sebuah publikasi yang khusus menulis tentang Indonesia. Temanya “Kore Kara Indonesia” atau bisa juga diartikan dengan “Masa Depan Indonesia”. Buku tersebut memuat informasi mengenai Indonesia, baik dari sisi kekayaan alam, kestabilan politik, termasuk perekonomian Indonesia. Beberapa bulan sebelumnya, mereka juga  datang ke kantor kami untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai ekonomi Indonesia dan pandangan kami tentang kehidupan di Jepang. Hasil wawancara itu diterbitkan pula dalam buku ini. 

Publikasi “Kore Kara Indonesia” ini menjadi penting bagi negeri kita, karena saat ini animo para investor di Jepang pada ekonomi Indonesia semakin meningkat. Dinaikkannya peringkat rating Indonesia menjadi investment grade oleh lembaga pemeringkat Moody’s beberapa waktu lalu, menjadi salah satu faktor meningkatnya selera para investor. Di sisi lain, perekonomian global masih dalam tren yang melemah, sementara perekonomian China menunjukkan perlambatan. Berbagai hal itu menjadikan para investor tidak memiliki pilihan banyak lagi dalam menanamkan investasinya.

Indonesia, saat ini menjadi negara favorit dan buah bibir banyak pelaku pasar. Populasi yang besar, kekayaan alam yang melimpah, politik dan ekonomi yang stabil, menjadi beberapa alasan untuk terus optimis pada masa depan Indonesia. Kiranya hal ini perlu ditangkap oleh para pengambil kebijakan di dalam negeri dengan terus menerus menyediakan lingkungan yang kondusif bagi para investor. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga perlu terus menerus menyiapkan diri menjadi bagian dari sebuah negara besar. Sifat optimis dan tidak mudah mengeluh perlu dijaga dan terus dikembangkan.

Publikasi “Kore Kara Indonesia” akan didistribusikan ke para pelaku pasar dan investor di Jepang. Publikasi mengenai Indonesia dalam bahasa Jepang, khususnya menyangkut data perekonomian, memang dirasakan masih kurang. Banyak investor Jepang yang masih kesulitan mencari tahu informasi mengenai ekonomi Indonesia. Oleh karenanya, kerjasama dengan berbagai lembaga di Jepang, untuk menterjemahkan berbagai informasi yang ada ke dalam bahasa Jepang, menjadi sangat penting. Hal itu juga yang kami lakukan, bekerjasama dengan berbagai pihak.

Salam 

Salam