Mewaspadai Kembali Arus Modal Asing

foreign exchange / photo bloomberg-guido

Tulisan ini dimuat di Harian KONTAN, 27 Februari 2012, halaman 23

Di tengah belum adanya kepastian penyelesaian krisis di Eropa dan Amerika Serikat, negara-negara di Asia kembali dihadapkan pada risiko terjadinya pembalikan arus modal asing.  Hal tersebut juga mengemuka dalam sidang para Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota South East Asian Central Bank (SEACEN) di Seoul, Korea Selatan, pada 14 Februari 2012.

Dalam sidang tersebut, gubernur bank sentral  dari 18 negara, termasuk Indonesia, menggarisbawahi pentingnya negara-negara Asia untuk meningkatkan koordinasi dan kewaspadaan pada ancaman pembalikan arus modal asing, khususnya yang bersifat jangka pendek dan spekulatif.

Kita menyadari bahwa ekonomi Asia tidak sepenuhnya kebal terhadap krisis global yang terjadi saat ini. Krisis merambat ke Asia melalui tiga jalur, yaitu jalur perdagangan (trade channel), jalur keuangan (financial channel), dan deleveraging, atau pelepasan asset dan utang dari investor-investor Eropa di Asia. Ketiga hal itu akan menyebabkan tekanan bagi pasar di Asia yang dampaknya dapat mengganggu stabilitas ekonomi regional.

Menyikapi ancaman tersebut, negara-negara  di wilayah Asia perlu bersiap diri membangun garis-garis pertahanan. Sejak krisis global terjadi di tahun 2008, arus modal asing mengalir secara deras ke wilayah Asia, termasuk Indonesia. Hal tersebut meningkatkan risiko terjadinya pembalikan, yang kini mulai dirasakan di beberapa negara, dan menyulitkan pihak otoritas dalam mengendalikan stabilitas makroekonomi.

Indonesia memiliki pengalaman buruk dengan pelarian modal asing saat krisis ekonomi tahun 1998 lalu. Saat itu, modal asing ditarik dari Indonesia dalam sekejap dan berakibat pada runtuhnya perekonomian Indonesia. Pengalaman ini membuat kita belajar untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi masuknya modal asing.

Di satu sisi, kita perlu tetap menjaga keterbukaan Indonesia pada modal asing yang masuk. Perekonomian  yang sedang berkembang tetap memerlukan asing. Namun di sisi lain, kita perlu mencermati jenis modal yang masuk. Modal asing, terutama yang sifatnya portfolio dan berjangka pendek, apabila masuk dalam jumlah besar dan waktu singkat akan menyebabkan kondisi yang tidak sehat pada transaksi berjalan (unsustainable current account).

Apabila modal asing terus menerus masuk dalam jumlah besar, akan menyebabkan nilai tukar rupiah menguat atau terapresiasi. Pada satu level tertentu, apresiasi yang berlebihan berakibat tidak baik karena dapat menyebabkan ekspor Indonesia terpukul.

Sementara itu, rupiah yang terus menguat juga akan meningkatkan permintaan domestik terhadap barang-barang impor. Apabila impor, terutama yang bersifat konsumtif, terus meningkat tajam dan tidak diiringi oleh meningkatnya ekspor, terjadilah ketidakseimbangan eksternal. Ketidakseimbangan ini sangat berbahaya, khususnya apabila secara tiba-tiba terjadi pelarian (pembalikan) arus modal asing dalam jumlah besar.

Keseimbangan dalam negeri

Di sinilah perlunya otoritas masing-masing negara di Asia melakukan langkah-langkah pengamanan. Indonesia berupaya untuk melakukan berbagai upaya dalam menangani modal asing ini. Di sisi nilai tukar, Bank Indonesia (BI) melakukan kebijakan stabilisasi di pasar valuta asing.

Namun kebijakan itu saja belum cukup, mengingat terus masuknya modal asing ke dalam negeri. Stabilisasi BI di pasar valas justru menambah jumlah likuiditas rupiah di pasar uang. Akhirnya, Bank Indonesia harus menyerap kembali likuiditas tersebut agar tidak memberikan dampak inflasi.  Penyerapan itu dilakukan melalui instrumen moneter yang pada akhirnya justru menambah beban operasi Bank Indonesia.

Kemudian BI menerapkan kebijakan lain, seperti holding period atau batas minimum kepemilikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) di dalam negeri. Modal asing yang masuk ke dalam SBI dibatasi minimal harus bertahan di dalam negeri selama 6 bulan. Hal ini cukup mengurangi derasnya dana-dana spekulatif yang masuk ke SBI. Selain itu ada juga kebijakan pembatasan saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek bank, peningkatan giro wajib minimum valuta asing Bank, dan munculnya term deposit untuk menjaga kestabilan di pasar uang.

Penerapan kebijakan itu telah terbukti efektif meredam masuknya dana asing jangka pendek yang bersifat spekulatif. Di sisi lain, kebijakan itu mampu diterima publik tanpa adanya kekhawatiran terjadinya penerapan capital control

Meski kita telah menempuh berbagai aturan makroprudensial, kita tak boleh berpuas diri. Risiko tetap ada, mengingat jumlah modal asing yang masuk ke dalam negeri saat ini relatif masih besar.

Satu langkah lain yang juga kita lakukan adalah membangun kerjasama dengan negara-negara di wilayah regional. Hal ini penting, negara-negara di Asia memiliki permasalahan yang sama. China misalnya, pada triwulan IV-2011 menghadapi pelarian modal asing sekitar 100 miliar dolar AS. Hal tersebut cukup memberi tekanan pada stabilitas perekonomian China.

Kerjasama multilateral untuk memperkuat posisi likuiditas valuta asing guna mengatasi permasalahan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek. Salah satu inisiatif yang telah dilakukan adalah Chiang Mai Inisiatif Multilateralisme (CMIM) antar negara ASEAN+3, yang telah disusun dengan  menyediakan dana jaga-jaga sebesar 120 miliar dolar AS. Selain itu, otoritas negara-negara di kawasan Asia terus mengembangkan berbagai forum kerjasama seperti SEACEN, EMEAP, dan kerjasama bilateral lainnya.

Tentu saja kita tak boleh melupakan pentingnya menjaga keseimbangan di dalam negeri. Upaya melakukan reformasi struktural untuk menciptakan lapangan kerja, serta harmonisasi kebijakan moneter dengan fiskal dan stabilitas sistem keuangan, terutama dalam mencermati dana asing yang masuk ke pasar obligasi, menjadi syarat mutlak yang perlu dilakukan untuk memperkuat pertahanan domestik.

Junanto Herdiawan, Analis Ekonomi Senior, Kantor Perwakilan BI Tokyo


China 2012: Revolusi yang Belum Usai

Tulisan ini dimuat di harian KONTAN, 30 Desember 2011, hal 23

Di tahun 1998, Nick Lardy, seorang profesor dari Washington University, menulis buku yang berjudul, China’s Unfinished Revolution.  Saat itu ia mengatakan bahwa revolusi ekonomi dan sistem keuangan di China masih akan terus berlangsung selama beberapa waktu ke depan.

Empat belas tahun kemudian, prediksinya terbukti masih relevan dengan keadaan di China. Perekonomian China berkembang secara pesat dan signifikan. Revolusi juga terjadi di sistem keuangan, yang semakin terbuka terhadap investor dan perbankan asing.

Namun bedanya, memasuki tahun 2012, perekonomian dunia masih diwarnai ketidakpastian. Perkembangan di Eropa dan Amerika Serikat juga belum menunjukkan titik terang penyelesaian krisis. Hal ini menyebabkan negara-negara kawasan Asia, termasuk Indonesia, berada pada posisi waspada dalam menghadapi 2012, khususnya menyikapi terjadinya perlambatan ekonomi global.

Sebetulnya, pertumbuhan ekonomi China yang pesat dalam beberapa tahun terakhir mampu mengimbangi perlambatan yang terjadi pada ekonomi global. Namun pertanyaannya adalah, masihkah China dapat menjadi “motor” bagi perekonomian global di tahun 2012?  Apabila tidak, bagaimana Indonesia menyikapi perkembangan tersebut?

Beberapa pekan lalu, saya berkesempatan mengunjungi China untuk melakukan diskusi dengan para ekonom dan otoritas di sana. Dari berbagai pertemuan, ada tiga hal penting yang saya catat dari ekonomi China. Ketiga hal tersebut adalah, akan melambatnya ekonomi China, risiko gelembung sektor properti, serta peluang yang terbuka di sektor finansial China.

Pada awal Desember 2011, China melakukan pertemuan akbar yang dinamakan Central Economic Work Conference (CEWC). Pertemuan tersebut dihadiri seluruh pejabat tinggi pemerintahan, anggota politbiro, seluruh gubernur daerah, pimpinan militer, dan perbankan. Pertemuan  bertujuan mencari arah ekonomi China untuk 12 bulan ke depan, dan menyepakati bahwa China akan terus menjalankan “kebijakan moneter yang berhati-hati” serta “kebijakan fiskal yang proaktif”.

Keputusan tersebut didasarkan pada tantangan yang dihadapi ekonomi China di 2012. Ekonomi China akan memasuki masa transisi, dari pertumbuhan yang signifikan di kisaran dua digit, melambat ke sekitar 8% (secara tahunan). Selain itu,  perekonomian China juga akan menghadapi meningkatnya tekanan inflasi dan risiko gelembung di sektor properti. Berbagai masalah tersebut akan memaksa pemerintah China menempuh kebijakan yang berhati-hati, yang pada gilirannya mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan China, dan perekonomian global.

Di sisi politik, tahun 2012 adalah tahun politik di China karena akan terjadi pergantian kepemimpinan. Namun hal tersebut diperkirakan berlangsung aman dan stabil, mengingat masih solidnya Partai Komunis China (CPC), dan telah munculnya nama-nama pengganti untuk Presiden dan Perdana Menteri China. Nama Xi Jinping, yang saat ini menjabat Wakil Presiden, banyak disebut pengamat akan menggantikan Presiden Hu Jintao. Sementara nama Li Keqiang digadang-gadang untuk menggantikan Perdana Menteri Wen Jiabao.

Dengan stabilnya situasi politik 2012, meski perekonomian China menghadapi tantangan seperti di atas, stabilitas ekonomi masih akan terkendali. Kebijakan yang ketat dan sentralistis dari Pemerintah China diperkirakan mampu mencegah perekonomian China dari “hard landing” sebagaimana yang dikhawatirkan banyak pengamat.

Di sisi lain, kita perlu mencermati perkembangan pasar properti China, yang masih menunjukkan risiko gelembung. Gelembung pasar properti China didukung beberapa faktor seperti meningkatnya pendapatan masyarakat, urbanisasi yang tinggi, kondisi demografi China, pilihan investasi yang terbatas, dan keuangan rumah tangga yang membaik.

Namun berbagai faktor pendukung tersebut diperkirakan berkurang di tahun 2012, sehingga kemungkinan akan terjadi penurunan harga properti di China. Pemerintah China menyadari betul tingginya risiko di sektor properti ini. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pembelian rumah dan properti, termasuk rencana meningkatkan pajak. Kebijakan tersebut cukup efektif menahan harga properti di beberapa wilayah sehingga risiko pecahnya gelembung diminimalisir.

Peluang bagi Indonesia

Satu hal penting lainnya yang perlu dicatat dari China adalah reformasi di sektor keuangan dan perbankannya. Selama 30 tahun terakhir, reformasi sistem keuangan di China telah mampu mengembangkan kerangka kebijakan dan tumbuhnya sektor keuangan. China kini mulai membuka diri terhadap masuknya perbankan asing.

Namun masalah yang masih mengganjal adalah ketatnya aturan dari pemerintah China, khususnya bagi perbankan asing. Pemerintah China, selama 30 tahun terakhir menempuh kebijakan gradual dalam meliberalisasi sektor keuangannya, sehingga liberalisasi dilakukan secara perlahan-lahan. Sistem keuangan di China saat ini ditandai dengan masih ketat dan besarnya peranan negara, baik dalam pengaturan suku bunga, batas pemberian kredit, maupun akses perbankan swasta ke pendanaan.

Di tahun 2012, banyak kalangan perbankan yang berharap agar pemerintah China melakukan beberapa reformasi tambahan, terutama terkait dengan kebijakan suku bunga, batas pemberian kredit, pasar utang, produk keuangan, dan governance.

Bagi Indonesia, perkembangan di China akan memengaruhi prospek perekonomian Indonesia di tahun 2012. China adalah partner dagang terbesar kedua bagi Indonesia. Dengan volume perdagangan sekitar 36 miliar dolar AS di tahun 2010, yang akan ditingkatkan mencapai 50 miliar dolar AS di tahun 2014, peranan China menjadi strategis dalam perekonomian Indonesia.

Namun, melambatnya ekonomi China, meningkatnya tekanan inflasi, serta ketentuan di sistem keuangan yang masih ketat, menjadi tantangan yang perlu kita cermati. Perlambatan ekonomi China akan membawa pengaruh pada turunnya laju ekspor Indonesia, yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekspor dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Sementara, ketatnya aturan di bidang keuangan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan nasional kita untuk bersaing di China. Di sisi lain, kita juga perlu untuk memanfaatkan forum ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) secara optimal.

China, di tahun 2012, mungkin melambat dan menghadapi tantangan yang serius pada perekonomian domestiknya. Namun, besarnya ekonomi China masih tetap memberi peluang bagi Indonesia, terutama di sisi perdagangan bilateral dan investasi langsung.

Junanto Herdiawan

Analis Ekonomi Senior, bekerja di Kantor Perwakilan BI Tokyo

Masa Depan Nuklir Sesudah Fukushima

PLTN di Perancis / photo from nuclear-powerlant.blogpot.com

Tulisan ini dimuat di harian KONTAN, 8 April 2011

Semenjak terjadi krisis reaktor nuklir Fukushima, yang terletak di wilayah timur laut Jepang, masa depan energi nuklir berada dalam kegamangan. Bayangan tragedi Three Mile Island di Amerika Serikat (1979) dan Chernobyl di Ukraina, bekas wilayah Uni Soviet (1986) terasa bangkit kembali. Dunia kemudian dihinggapi oleh kecemasan akan keselamatan reaktor nuklir dan bahaya radiasi pada kehidupan manusia.

Sesaat setelah terjadi bencana di Fukushima, Amerika Serikat, India, dan Korea Selatan langsung melakukan review terhadap standar keamanan pada seluruh reaktor nuklirnya. Jerman menghentikan tujuh dari tujuh belas reaktor yang dimilikinya. Taiwan mengundurkan jadwal operasi reaktor barunya. Italia melakukan “penilaian kembali” perlunya memiliki reaktor nuklir. Sementara Cina menghentikan sementara pembangunan semua reaktor nuklir barunya.

Rencana pembangunan reaktor nuklir di beberapa negara juga untuk sementara dihentikan. Hanya ada dua negara di Asia Tenggara yang mengindikasikan akan terus memiliki reaktor nuklir, yaitu Indonesia dan Vietnam.

Para pengambil kebijakan kini berada pada posisi yang sulit karena menghadapi tekanan publik akan keselamatan reaktor nuklir mereka. Hal inilah yang juga menjadikan banyak negara mulai mempertimbangkan keberadaan reaktor nuklirnya. Pertemuan pemimpin negara-negara industri maju G-8, yang dijadwalkan Mei mendatang, akan membahas secara khusus tentang standar keamanan reaktor nuklir dan masa depan energi nuklir.

Dibandingkan dengan gas dan batu bara, nuklir diyakini sebagai sumber energi masa depan yang harganya lebih murah dan memiliki emisi karbon yang jauh lebih rendah. Para ilmuwan juga mengatakan bahwa nuklir untuk kepentingan energi, memiliki “daya damai” yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia.  Kitapun menyaksikan masa kebangkitan nuklir (nuclear renaissance) sebelum tragedi Fukushima terjadi.

Saat ini ada sekitar 440 reaktor nuklir yang beroperasi di 31 negara, dan menyumbang sekitar 15% energi listrik dunia. Sebanyak 63 reaktor sedang dibangun, dan lebih dari 158 lainnya dalam proses pengajuan untuk didirikan di berbagai negara. Alasannya masuk akal, bahwa upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, membutuhkan energi yang berkesinambungan dengan emisi karbon yang rendah. Apalagi ke depan bahan bakar fosil akan semakin langka dan habis.

Namun, dampak dari langkah berbagai negara untuk menimbang ulang pembangunan reaktor nuklir tersebut menjadikan masa depan energi nuklir berada dalam ketidakpastian. Hal ini juga tercermin dari anjloknya harga uranium dunia. Pascatsunami Jepang, harga uranium turun menuju titik terendah pada tanggal 17 Maret 2011, menyentuh level 49.74 dolar AS/lb. Pada masa kebangkitan industri nuklir di tahun 2007-08, harga uranium pernah menyentuh rekor tertinggi, mencapai 136 dolar AS/lb, sebelum kemudian turun karena krisis ekonomi global. Menurut Asosiasi Nuklir Dunia, permintaan uranium dari sembilan negara penghasil uranium pada  tahun 2009 mencapai sebesar 5,4 juta metrik Ton.

Dari sisi perekonomian, ketersediaan energi listrik menjadi salah satu variabel penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berbagai industri manufaktur hanya akan bisa tumbuh dan berkembang di tempat yang menyediakan pasokan energi murah dan berkesinambungan. Hal inilah yang membuat beberapa negara, seperti Cina dan Vietnam terus berpacu membangun reaktor nuklir.

Cina telah melakukan investasi yang agresif di bidang reaktor nuklir. Data dari Asosiasi Nuklir Dunia menunjukkan bahwa di Cina, sebanyak 27 reaktor sedang dibangun, 50 reaktor sedang dalam proses perencanaan, dan 110 reaktor sedang diajukan untuk mendapat persetujuan pemerintah.

Saat ini Cina memiliki 13 reaktor nuklir yang sudah beroperasi dan menghasilkan 65,7 terrawatt hours (TWh) kebutuhan listrik di tahun 2009, yang hampir mencapai 2% dari kebutuhan total energi di Cina. Dengan bangkitnya perekonomian Cina menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 dunia, pihak Beijing terus menggenjot jumlah reaktor nuklirnya guna memenuhi target 5% pangsa energi nuklir di tahun 2020. Permintaan energi Cina diperkirakan meningkat sebesar 75% antara tahun 2008 hingga 2035.

Dalam draft Pembangunan Lima Tahun ke-12 yang dikeluarkan awal Maret lalu, pemerintah Cina menargetkan tambahan kapasitas listrik sebesar 40 gigawatt dalam rentang 2011-2015, atau empat kali lebih besar dari ketersediaan listrik di tahun 2010. Namun, dengan terjadinya bencana di Fukushima, nampaknya pihak Cina untuk sementara akan menangguhkan berbagai proyek nuklir tersebut.

Pelajaran dari Fukushima

Ditangguhkannya berbagai proyek nuklir di banyak negara tersebut menunjukkan bahwa meski energi nuklir memiliki “daya damai” yang bermanfaat, segi keselamatan tetap menjadi prioritas. Berbagai tragedi yang terjadi di reaktor nuklir menyisakan pertanyaan akan harga yang harus dibayar dari kenyamanan yang kita dapat dari teknologi nuklir tersebut.

Pelajaran yang dapat kita petik dari kasus Fukushima ini jelas. Di satu sisi, standar pengamanan dan budaya pengelolaan disiplin menjadi syarat utama dalam pengelolaan reaktor nuklir. Namun di sisi lain, kemungkinan bencana alam terburuk, termasuk gelombang tsunami, juga perlu dipikirkan dalam pembangunan reaktor nuklir. Apalagi beberapa negara yang memiliki reaktor nuklir justru berada di wilayah “ring of fire” yang rawan dengan bencana gempa, tsunami, dan gunung berapi. Berbagai risiko tadi belum mempertimbangkan risiko lainnya, seperti ancaman terorisme. Bila terjadi serangan teroris pada reaktor nuklir, dampaknya tentu akan sangat fatal.

Pada ujungnya, pembangunan reaktor nuklir memerlukan banyak pertimbangan, bukan hanya dari sisi tekhnis operasional, namun juga dari sisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, masa depan energi nuklir ke depan diperkirakan masih akan tumbuh, namun secara moderat.

Beberapa negara, seperti Perancis yang tingkat ketergantungannya terhadap nuklir mencapai 75%, Finlandia, dan Belanda, masih akan jalan terus dengan program nuklirnya. Negara tersebut juga diperkirakan akan meningkatkan investasi untuk membangun reaktor nuklir generasi baru, yang diyakini lebih aman dan tahan terhadap bencana alam. Namun di sisi lain, pembangunan beberapa reaktor kemungkinan akan terhambat atau dihentikan seiring dengan dilakukannya pengetatan syarat-syarat keamanan.

Bencana di Fukushima menunjukkan bahwa Jepang, negara yang paling disiplin, paling baik perencanaannya terhadap bencana, dan salah satu yang paling kompeten dalam pengelolaan reaktor nuklir, tampak “gagap” dalam menghadapi krisis nuklir Fukushima.  Kegelisahan, kengerian, dan ketakutan, sempat dirasakan pada penduduk Jepang, dan ikut menyebar ke seluruh dunia.  Kiranya berbagai hal itu perlu dipertimbangkan oleh setiap negara yang ingin membangun reaktor nuklirnya.

Junanto Herdiawan, Analis  Ekonomi, tinggal di Tokyo, Jepang

Menghitung Dampak Ekonomi Tsunami Jepang

Tulisan ini dimuat di harian KONTAN, 23 Maret 2011

Sebelum terkena bencana tsunami 11 Maret 2011 lalu, ekonomi Jepang telah menyimpan beberapa masalah serius. Ekonomi Jepang menderita penyakit 3D, yaitu Depression, Deflation, dan Demographic. Ekonominya mengalami depresi, terjebak dalam deflasi yang berkepanjangan, dan populasinya menua.  Saat terkena bencana, mereka mendapat dua tambahan “D” lagi, yaitu Disaster dan Destruction. Belum lagi ada satu D yang selama ini juga telah menggayuti ekonomi Jepang, yaitu Debt (Utang).

Bencana kali ini lebih berat, karena selain menghadapi gempa dan tsunami, Jepang harus menghadapi krisis reaktor nuklir Fukushima. Lalu, bagaimana dampak bencana kali ini bagi Jepang? Untuk menghitung dampaknya, pertama kita perlu menghitung potensi kerugian yang muncul dari bencana kali ini. Kedua, kita perlu melihat potensi pemulihan atau rekonstruksi pascabencana yang dilakukan oleh Jepang, sehingga dampak total bencana bisa diperkirakan.

Setelah itu, kita juga dapat memperkirakan dampak bencana ini bagi perekonomian Indonesia.  Bagi Indonesia, Jepang adalah mitra dagang terbesar, dengan pangsa sekitar 17% dan total ekspor senilai 25 miliar dolar AS.

Kerugian Akibat Bencana Jepang

Banyak pendapat yang mencoba membandingkan bencana kali ini dengan Gempa Kobe tahun 1995. Beberapa analis berpendapat bahwa dampak bencana 2011 pada perekonomian Jepang tidak akan sebesar Kobe. Hal ini karena daerah yang terkena tsunami (Miyagi Prefektur), memiliki potensi ekonomi yang lebih kecil dari Kobe. Dilihat dari pangsanya terhadap PDB, pangsa Miyagi Prefektur hanya 1,7% terhadap PDB, lebih kecil dibanding Kobe, yang mencapai 2% dari PDB.

Namun, kita perlu ingat bahwa gempa yang menimpa Kobe berbeda dengan tsunami yang menimpa Miyagi Prefektur kali ini. Saat Gempa Kobe, yang terkena dampaknya adalah sektor pelabuhan dan industri, namun tidak memengaruhi pasokan energi ke seluruh Jepang. Tsunami tahun 2011 ini, bukan hanya menghantam wilayah Miyagi, namun mengenai reaktor nuklir Fukushima, yang menjadi pemasok sekitar 24% energi ke seluruh Jepang. Akibatnya, bukan hanya di wilayah yang terkena tsunami, namun sebagian besar Pulau Honshu (pulau terbesar di Jepang), mengalami kekurangan energi.

Terkait dengan hal tersebut, bencana yang menimpa Miyagi Prefektur kali ini diperkirakan memberi dampak serius, dan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan Gempa Kobe 1995. Dampak putaran pertama dari bencana Jepang ini (first round impact) adalah menurunnya output beberapa industri, terkait dengan rusaknya pabrik akibat tsunami.

Di Miyagi Prefektur, ada 4 area yang terkena dampak paling parah, yaitu Iwate, Miyagi, Fukushima, dan Ibaraki. Keseluruhannya menyumbang sekitar 6,2% PDB Jepang (berdasarkan pengeluaran). Tsunami yang menghantam wilayah timur laut Jepang, diperkirakan akan menghentikan industri yang berada di wilayah sekitar pantai timur laut, paling tidak dalam satu tahun ini, akibat kerusakan parah pada pabrik.

Analis memperkirakan terhentinya pabrik tersebut akan menurunkan pertumbuhan Jepang sebesar 2,2% hingga 3.0% dari PDB, atau sekitar 12 triliun Yen (148 miliar dolar AS). Apabila hal itu juga memperhitungkan industri berat di wilayah Fukushima dan Ibaraki, dampaknya akan lebih besar.

Dampak lanjutan (second round impact) dari bencana tersebut muncul akibat krisis reaktor nuklir Fukushima. Jepang akan mengalami kekurangan energi listrik dalam jangka pendek. Hal ini mengakibatkan penutupan operasi industri di hampir sebagian wilayah Kanto, atau di luar wilayah yang terkena dampak tsunami, khususnya industri yang menyerap banyak tenaga listrik, seperti industri baja dan otomotif.  Sementara itu, pemadaman bergilir dilakukan bukan hanya pada daerah yang  terkena gempa, melainkan juga pada sekitar 13 prefektur, yang menyumbang sekitar 42% dari PDB Jepang, dan menjadi basis industri terkemuka Jepang, seperti Sony, Toyota, Nippon Steel, dll.

Risiko lain yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Jepang adalah turunnya konsumsi masyarakat akibat kepercayaan yang turun, penguatan Yen yang berkelanjutan, dan apabila penanganan krisis reaktor nuklir tidak berjalan baik.

Potensi Pemulihan Ekonomi Jepang

Meski kerugian akibat bencana ini cukup besar pada perekonomian Jepang, harapan terletak pada  upaya rekonstruksi atau pembangunan kembali Jepang, dalam jangka menengah panjang. Berapa jumlah biaya pemulihan untuk bencana kali ini, masih sulit dihitung.

Banyak analis memperkirakan biaya rekonstruksi gempa-tsunami 2011 ini antara 100-200 miliar dolar AS. Sementara biaya pembangunan kembali infrastruktur diperkirakan mencapai 300 miliar dolar AS dalam waktu sekitar 3 tahun. Biaya itu belum mempertimbangkan dampak pembersihan reaktor nuklir Fukushima, yang kemungkinan akan memakan waktu panjang dan biaya besar.  Melihat dari kasus Three Mile Island di Amerika, mereka membutuhkan 14 tahun dengan biaya lebih dari 1 triliun dolar AS.

Dengan menghitung kerugian dan potensi rekonstruksi Jepang pascabencana tersebut, perekonomian Jepang diperkirakan akan melemah dalam jangka pendek, terkait dengan kekurangan energi listrik dan rantai distribusi yang terganggu. Namun, proses rekonstruksi diperkirakan akan menahan kontraksi ekonomi tersebut.  Beberapa lembaga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jepang akan turun antara 0.1-0.2% (yoy), dan ekonomi Jepang akan tumbuh melemah pada kisaran 0.9%-1.1% (yoy).

Ekspor Jepang dari industri yang mengandalkan tenaga listrik besar, seperti – baja, otomotif, elektronik – diperkirakan akan terpukul terkait dengan dihentikannya produksi beberapa pabrik dan turunnya kepercayaan pasar. Di sisi lain, impor Jepang, terutama terkait dengan bahan bakar untuk mengkompensasi hilangnya tenaga nuklir akan meningkat.

Dampak pada Perekonomian Indonesia

Sebagai mitra dagang Indonesia terbesar, gempa Jepang akan memberi dampak pada perekonomian Indonesia, khususnya melalui jalur perdagangan dan keuangan. Di sisi perdagangan, kita melihat bahwa kebutuhan akan energi Jepang akan meningkat dalam jangka pendek. Beberapa hari setelah tsunami, Jepang menandatangani kesepakatan tambahan impor LPG sebesar 150.000 ton dari Rusia, dan 500.000 ton dari Korea. Dari sisi ini, Indonesia tentu dapat melihat peluang akan meningkatnya ekspor LPG ke Jepang. Sementara di jangka menengah, saat dilakukannya rekonstruksi, kebutuhan akan alat-alat listrik dan alat dukung konstruksi diperkirakan ikut meningkat. Namun di sisi lain, impor Indonesia dari Jepang juga akan terpengaruh. Produksi otomotif, baja, dan elektronik Jepang, diperkirakan akan terganggu, setidaknya hingga akhir tahun 2011.

Akhirnya, kita tidak hanya perlu melakukan antisipasi ataupun meributkan dampak radiasi reaktor nuklir Jepang ke Indonesia. Namun yang tak kalah penting juga adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi dampak ekonomi dari bencana yang terjadi di Jepang.

Junanto Herdiawan

Peneliti Ekonomi Senior, bekerja di Bank Indonesia Tokyo