Di Tokyo, Masih Adakah Cinta?

Gerbong Khusus Wanita di Tokyo / photo Junanto

Tokyo, dan mungkin juga kota lainnya di Jepang, bukanlah kota yang romantis. Selama tinggal di kota ini, saya hampir tidak pernah melihat suasana romantis di jalan-jalan. Jarang sekali saya melihat sepasang kekasih atau suami istri yang jalan bergandengan tangan, berpelukan, atau saling memandang mata dengan hangat. Kaum pria dan wanita di kota ini secara umum tampak dingin, bahkan cenderung tanpa ekspresi.

Seorang kawan wanita bercerita, bahwa di Tokyo ini, betapapun kita tampil menarik, tak ada lawan jenis yang melirik. Para pria disini bergeming, meski ada perempuan cantik di hadapan mereka. Para wanita demikian pula, tak ada reaksi saat melihat pria ganteng dan keren di depannya. Mungkin satu dua ada pengecualian, tapi secara umum itu jarang terjadi. Di jalan, kereta, bis kota, saya perhatikan semua orang duduk diam tanpa ekspresi, atau asyik dengan telpon, buku, atau kesibukan masing-masing.

Saat makan siang, saya kerap keluar kantor ke restoran-restoran yang ada di sekitar wilayah Marunouchi. Saya perhatikan, kaum lelaki bergerombol bersama lelaki, sementara yang perempuan bergerombol bersama perempuan. Doryou atau rekan kerja, terlihat saling bicara dan tertawa di berbagai warung udon, sushi, atau tempura. Tapi jarang sekali saya melihat pria dan wanita bersama-sama dalam satu kelompok, sebagaimana sering saya lihat di Jakarta, atau kota lain di dunia.

Hubungan pria dan wanita di Jepang memang unik dan penuh kisah. Tradisi masyarakat samurai atau bukeshakai telah membentuk cara pandang pria terhadap wanita, dan demikian pula sebaliknya. Ada ungkapan lama di Jepang yang kira-kira bunyinya “Daidokoro wa onna no seiiki” atau dapur adalah tempat bagi perempuan. Dengan demikian, tugas perempuan, sebagaimana di Jawa jaman dulu, adalah macak, masak, dan manak (berdandan, memasak, dan melahirkan) .

….. kisah lengkap cerita ini bisa dibaca juga di buku “Shocking Japan: Sisi Lain Jepang yang Mengejutkan”

Ekonomi Moral di Gerbang Stasiun

Mesin Tiket di depan Stasiun Meguro, Tokyo / photo Junanto

Jika kita ingin menggunakan kereta api di Tokyo, kita harus membeli karcis ataupun menggunakan kartu tiket prabayar. Sebelum masuk ke platform kereta, karcis kita masukkan, atau kartu kita tempelkan, di mesin tiket, lalu gerbang akan membuka secara otomatis. Ada beberapa jenis kartu prabayar untuk membeli tiket kereta di Jepang, seperti Suica dan Pasmo.

Biaya tiket sekali jalan untuk kereta subway di Tokyo, antara 130 hingga 190 Yen, atau sekitar Rp.13 ribu hingga Rp.19 ribu. Untuk anak-anak, ada kartu khusus, sehingga bisa mendapat diskon yang lumayan. Anak-anak umumnya hanya membayar tiket sebesar 80 hingga 100 Yen.

Di mesin tiket stasiun itu, kepercayaan menjadi unsur utama. Artinya, kalau mau nekat, bisa saja kita menerabas masuk, utamanya kalau jam sibuk. Wong pembatasnya pendek, dan orang ramai. Tapi kalau itu berisiko, kita bisa mengakali dengan banyak cara. Dan itulah kejadian yang baru saja saya saksikan sendiri beberapa hari lalu.

Saya melihat seorang ayah dan anak di depan mesin tiket pintu masuk stasiun (kewarganegaraan saya rahasiakan). Cara mereka masuk platform sangat menarik. Saat mendekati mesin tiket, keduanya berdiri rapat depan belakang. Lalu keduanya secara bersamaan menempelkan satu kartu suica di mesin tiket. Saat pintu terbuka, bersama-sama mereka masuk ke platform.

Praktis, hemat, dan tentu, cerdas. Dengan bermodal satu tiket, ayah dan anak itu bisa naik kereta. Lebih menarik lagi, kartu suica itu memiliki bunyi yang berbeda untuk kartu anak dan dewasa. Dan yang terdengar saat itu adalah bunyi kartu anak-anak. Artinya, semakin praktis, hemat, dan cerdas.

Kalau saya hitung-hitung secara umum, misalnya diambil jarak standar, orang dewasa harus membayar 190 Yen. Sementara anak kecil hanya membayar 90 Yen. Kalau kita bisa masuk dengan sistem seperti bapak tadi, artinya kita menghemat 290 Yen untuk sekali perjalanan. Lumayan kan.

Bisa jadi angka 290 Yen itu sekedar uang receh bagi sebagian orang, tapi bisa jadi itu jumlah yang besar, kalau kita berkali-kali menggunakan kereta. Sebagai orang ekonomi, saya memahami ilmu ekonomi. Dalam filosofi ekonomi, azas pertukaran menjadi penting. Saya mendapat apa, dengan biaya berapa. Ekonomi finansial menghitung sesuatu secara Nett.

Dengan hitungan ekonomi, naik kereta menggunakan cara bapak tadi, dapat menghemat 290 Yen sekali jalan. Kalau pulang pergi, bisa hemat 580 Yen, atau sekitar Rp.58 ribu. Berapa coba kalau dihitung sebulan, atau bahkan setahun?

Betapapun saya tidak tahu apakah ada isu sistemik mengenai kejadian itu. Dalam arti, apakah pihak JR, otoritas transportasi di Jepang, pernah menghitung jumlah kerugian-kerugian kecil ini. Saya lihat penjaga tiket hanya memandang kosong sambil geleng-geleng saat ayah dan anak itu masuk dengan cara “cerdas” tadi. Saya rasa juga, mungkin ada satu atau dua orang Jepang yang melakukan hal sama, atau bahkan menerabas pintu.

Masalah menjadi menarik kalau kita menyoroti kasus ini dari sisi etika dan moral. Bapak ekonomi, mulai Adam Smith, hingga JM Keynes tak pernah memisahkan ilmu ekonomi dari kajian etika dan moral, bahkan untuk sistem kapitalis sekalipun.

Etika adalah sebuah telaah kritis tentang ajaran moral. Bisa jadi etika satu bangsa berbeda dengan bangsa lain. Demikian pula dengan moral, atau ajaran yang mengakar dalam budaya masyarakat sehingga diterima di lingkungan sebagai sesuatu yang luhur pada dirinya.

Moral mengajarkan banyak hal, seperti jangan mengambil yang bukan hak-nya, jangan menipu, hingga memberikan tempat duduk pada orang tua. Etika membekali kita ilmu untuk menilai sikap-sikap itu. Dengan memahami etika, kita bisa memilih, apakah perlu menipu atau tidak. Setidaknya kita punya penjelasan mengapa saya memilih bersikap demikian.

Baik di Indonesia, Jepang, atau negara lainnya, mencuri bukan sebuah ajaran yang dianjurkan. Makan di warung tidak bayar, ataupun naik kendaraan umum tidak bayar, dan mengakali cara supaya tidak bayar, juga bukan sebuah ajaran moral yang bisa diajarkan ke anak-anak kita.

Meski dari hitungan ekonomi, menerabas mesin tiket dengan sistem “two-in-one” tadi dapat dijustifikasi, dari sisi etika dan moral perilaku itu menyimpan problema. Moral apa yang akan diajarkan oleh ayah itu ke anaknya dengan cara yang dilakukan tadi. Karena, si anak pasti bertanya. Mengapa begini pak?

Kita mungkin menjelaskan bahwa itu hanya hal sepele? yang penting kita hemat? Selama bisa diakali kenapa tidak? Atau sekedar bilang, sudahlah nak, ikut ayah saja.

Tapi dari titik itu, anak akan belajar tanpa kita sadari, bahwa kita mengakali sebuah sistem demi kepentingan diri sendiri. Contoh ini lebih membekas ketimbang seribu petuah sang ayah pada anak itu setiap hari. Dan seiring dengan bertambahnya usia anak, ia mungkin saja akan menerapkan cara untuk mengakali sistem demi kepentingan pribadi, dan mengerikannya kalau ia sudah mengakali sistem hukum dan moral.

Di pintu gerbang stasiun kereta kemarin, saya termenung. Dari segi ekonomi finansial, perilaku ayah anak tadi mungkin tidak akan merugikan JR, atau negeri Jepang, yang assetnya triliunan dolar. Di sisi lain, ayah tadi juga mungkin tidak akan  bertambah kaya, hanya dengan menghemat 290Yen sekali jalan.

Tapi dari segi ekonomi moral, yang berlangsung di hadapan saya itu bukanlah pertukaran berdasarkan azas kebaikan dan keadilan, melainkan sebuah kebangkrutan moral, sebuah pertukaran ekonomi yang syarat etisnya tidak terpenuhi.

Di pintu gerbang stasiun, saya terhenyak. Saya berjalan pulang, meninggalkan tragedi kecil moral, dan kebanggaan seorang ayah, yang bagi saya sudah runtuh.

Salam galau.

Kita dan Absurditas Jepang

Jalur bis tanpa pembatas, tapi tdk ada yang menerabas / photo Junanto

Mungkin kita, termasuk saya sendiri, dibesarkan dalam kultur dan habitus penuh syak wasangka. Kita kerap memandang negatif terhadap apapun. Sejak kita keluar rumah, insting “alert” kita sudah menyala. Mulai dari copet, pengendara motor yang liar, pencuri kaca spion, hingga pengemudi mobil yang saling menyerobot.

Anak-anak kita pun diajarkan budaya syak wasangka sejak kecil, kita pesankan pada mereka untuk selalu hati-hati kalau ada teman yang iseng, orang lain yang jahat, hingga berbagai penipuan, baik melalui telpon, bbm, atau sms.

Hal ini tentu tak sepenuhnya salah, karena kita dibesarkan dalam lingkungan yang penuh prasangka. Kultur syak wasangka ini tentu tak muncul dengan sendirinya. Tingginya kasus penipuan, kriminalitas, dan kebiasaan “ngakalin” di negeri kita, menjadikan habitus itu tanpa kita sadari merasuk dalam pribadi kita, termasuk saya.

Kita, seolah memiliki kacamata “syak wasangka” dalam melihat segala sesuatunya. Sebagaimana dikatakan filsuf Immanuel Kant, dalam konsep imperative categoris-nya, “Kalau kaca mata kita merah, maka dunia terlihat merah di mata kita”.

Dalam konteks yang lebih luas, kaca mata ini terbawa dalam tataran bermasyarakat, dunia kerja, bahkan berpolitik. Dalam dunia kerja, hubungan antar Departemen, Institusi, bahkan sesama lembaga negara kerap dipenuhi syak wasangka. Akibatnya, banyak ketentuan, MoU, kesepakatan dibuat, agar kita bisa mengikat satu sama lainnya, dan tidak saling “ngakalin”.

Hal ini berkebalikan dengan di Jepang, setidaknya dalam pengalaman saya selama beberapa tahun ini tinggal di sini. Masyarakat Jepang memiliki paradigma sebaliknya terhadap sesama, yaitu berbaik sangka.

Masyarakat Jepang memegang filosofi yang dinamakan “Giri”. Ini adalah ajaran yang mendarah daging dalam setiap individu di Jepang. Giri sulit diterjemahkan secara harfiah. Tapi secara umum, “giri” dapat dirasakan sebagai sebuah kewajiban sosial setiap orang pada orang lain ataupun masyarakat.

Orang Jepang merasa bahwa mereka terlahir memiliki “hutang”, baik ke keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan. Akibatnya mereka selalu menjaga hubungan bermasyarakat itu, tanpa menciderai sesama. Dengan demikian terwujudlah sebuah tatanan masyarakat dan kehidupan bernegara yang saling berbaik sangka.

Akibat perbedaan kaca mata atau paradigma antara kita dan orang Jepang, banyak kejadian lucu yang sering saya amati dari pengalaman saya mendampingi rekan Indonesia yang melakukan kunjungan di Jepang.

Dengan paradigma yang berbeda tadi, banyak pertanyaan, yang bagi saya atau kita di Indonesia, terasa wajar, tapi menjadi “absurd” bagi orang Jepang. Absurditas itu menyulitkan orang Jepang dalam menjawab pertanyaan kita.

Berikut beberapa pertanyaan yang sering kita tanyakan dan sempat saya catat. Pertanyaan disampaikan oleh kita (beberapa oleh saya) dan jawaban merupakan reaksi pertama dari  orang-orang Jepang yang ditanya (beberapa orang dari berbagai institusi).

Pertanyaan- pertanyaan #absurd : Kehidupan Sehari-hari

[Di Jepang sulit cari tempat sampah, akibatnya kita sering kebingungan membuang sampah]

Tanya (kita): “Kalau orang-orang Jepang itu buang sampah sembarangan di jalan, bagaimana? Hukumannya tegas gak?”

Jawab (orang Jepang) : “Loh, kenapa harus buang sampah sembarangan?”

[Di antrian panjang, banyak orang Jepang santai mengantri, bahkan ada yang sambil baca]

Tanya: “Eeh itu kok orang antri sambil baca, nanti kalau diselak orang bagaimana?”

Jawab: “Loh kenapa harus nyelak?”

[Saat melihat anak-anak di Jepang tepat waktu ke sekolah]

Tanya: … “Kok anak-anak itu bisa ya pada tepat waktu, memang kalau terlambat, apa sih hukumannya?”

Jawab: “Loh kenapa harus terlambat?”

[Banyak tempat parkir di Jepang tidak dijaga orang – atau hanya dibatasi besi pendek otomatis] ..

Tanya : “Kalau kita tidak bayar, atau pembatas besinya dirusak orang bagaimana?”

Jawab : “Loh kenapa harus gak bayar dan merusak?”

[Vending machine di Jepang diletakkan di tempat sepi, bahkan gelap kalau malam]

Tanya: “Waah asyik tuh banyak minuman ga ada yg jaga. Kalau dicongkel orang gimana nanti?”

Jawab: “Loh, kenapa harus mencongkel vending machine?”

[Di kereta komuter, melihat barang-barang berharga nyaris tidak dijaga dalam tas yang terbuka, atau dompet bersembulan]

Tanya: “Eh itu dompet-dompet nanti gimana kalau ada copet, atau diambil sama sebelahnya?”

Jawab: “Loh, kenapa harus ambil dompet orang?”

 

Absurditas di bidang Korporasi, Lembaga, atau Politik

 Tanya: “Kalau pimpinan (presiden, menteri, gubernur) sudah mengeluarkan keputusan, lalu tidak dilaksanakan di level tekhnis, apa hukuman atau perangkat di Jepang, agar keputusan itu bisa jalan?”

Jawab: “Loh, kenapa bisa tidak dijalankan?”

 Tanya: “Apabila terjadi gempa besar, lalu petugas yang seharusnya berjaga malah pulang ke rumahnya (kan punya keluarga), bagaimana dong? Nanti kacau?

Jawab: “Loh, kenapa mereka pulang?”

Tanya: “Kalau mesin pengumuman saat gempa mati, atau tidak nyala, bagaimana penanganannya?”

Jawab: “Loh, kenapa gak nyala? Kami tes setiap waktu”

[Soal koordinasi lintas departemen, atau direktorat]

Tanya: “Bagaimana koordinasi antar lembaga di sini. Apakah MoU perlu dibuat agar koordinasi bisa berjalan baik?”

Jawab: “Loh kenapa harus pakai MoU?”

Tanya: “Apakah MoU di sini ditandatangani level menteri, agar bisa jalan koordinasinya di level tekhnis”

Jawab: “Loh tadi kan sudah dijawab, buat apa pakai MoU?”

Pertanyaan yang wajar bagi kita, terlihat menjadi absurd di mata orang Jepang. Hal tersebut karena adanya perbedaan kaca mata yang tumbuh dari habitus dan kultur berbeda di masing-masing negara.

Akibatnya, banyak rekan-rekan yang kecewa dengan kunjungannya ke Jepang karena merasa ketentuan di Jepang tidak lengkap. Bagi yang merasa lebih baik, akan mengatakan bahwa negeri kita jauh lebih baik dari Jepang, karena memiliki ketentuan dan peraturan yang lebih lengkap dan tekhnis dengan sarana hukumannya.

Sementara yang lain, ada yang merasa malu, karena ketentuan kita mungkin lebih banyak, tapi jarang yang jalan di lapangan. Tulisan “Dilarang Buang Sampah” beserta hukumannya misalnya, ada di mana-mana kalau di Indonesia. Tapi sampah juga ada di mana-mana. Kebalikan dengan di Jepang yang jarang sekali ada tulisan-tulisan itu, tapi tidak melihat sampah di jalanan.

Mungkin benar yang dikatakan para pemimpin jaman dahulu, bahwa semakin beradab suatu negara, semakin sedikit peraturannya. Dengan demikian, lengkapnya ketentuan ataupun canggihnya peraturan menjadi relatif dalam membangun tatanan.

Ada hal yang subtil, atau tak terlihat, dari suatu masyarakat, yang menopang terwujudnya tatanan. Tanpa memahami ruh atau filosofi itu, kitapun akan terjebak dalam absurditas-absurditas.

Semoga kita dapat belajar dan memperbaiki diri. Salam absurd.

Tubuh, Perempuan Jepang, dan Seks

Tubuh Perempuan / ilustrasi dari kompas.com

Tubuh Perempuan adalah sebuah panggung drama. Demikian diungkapkan oleh Simone de Beauvoir (1908-1986), seorang feminis yang terkenal dengan bukunya, The Second Sex. Perempuan, menurut Simone, adalah makhluk yang tubuhnya masuk dalam penyelidikan fenomenologis.

Semenjak ia mengalami menstruasi hingga menopause, hormon yang diproduksi menyebabkan tubuhnya bagai panggung drama. Hormon itu kerap meledak-ledak hingga ia kadang tak mampu mengontrol dirinya sendiri.

Saat kehamilan, melahirkan, menyusui, membesarkan anak, dan menstruasi yang datang berulang, hingga menopause, perempuan kerap terombang-ambing dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Ia bisa sedih, ia bisa mellow, tanpa sebab. Itulah perempuan. Apapun kebangsaannya, baik perempuan Jepang atau perempuan Indonesia, menghadapi fenomena kebertubuhan yang sama.

Dengan pandangan demikian, perempuan menjadi sesuatu “yang lain”. Inilah konsep yang memandu seluruh analisis de Beauvoir dalam buku The Second Sex. Dengan cara mengeksploitasi perbedaan seksual, struktur patriarkal menciptakan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Second Sex mendefinisikan apa yang mampu dan tidak mampu dilakukan oleh “tubuh” perempuan. Perempuan, menjadi kelas dua dalam kehidupan.

Kebertubuhan yang membedakan inilah yang coba didobrak oleh R.A Kartini lebih dari seratus tahun lampau. Melalui surat-surat dan ungkapan hati kepada Stella sahabatnya, Kartini menuliskan pandangannya tentang feminisme dan nasionalisme.

Meski banyak yang kecewa dengan Kartini, karena ia akhirnya menyerah saat diperistri oleh Bupati Rembang yang sudah beristri tiga, Kartini tetap sebuah perjuangan.

Dalam diam, Kartini memberontak. Sebagaimana diungkap pula oleh Leo Tolstoy dalam bukunya Anna Karenina. Saat Anna tak mampu menghadapi tekanan pada perkawinannya yang tak bahagia, ia menabrakkan diri ke kereta api. Bukan sekedar menabrakkan diri, tapi ia melakukan sebuah pemberontakan di jamannya.

Dengan berbagai cerita itu, nasib wanita hingga kini masih tak jauh beda. Jaman boleh berganti, tekhnologi boleh bertambah maju, tapi perempuan masih berada dalam peranannya yang marginal.

Bukan hanya di Indonesia. Jepang yang terkenal sebagai negara maju juga terlambat dalam memandang kebertubuhan kaum perempuan. Sebelum abad ke-19, wanita di Jepang dianggap rendah. Kaum perempuan hampir tidak punya hak apa-apa. Mereka harus patuh pada kaum pria, tak punya hak edukasi, tak punya hak politik, dan kerap hanya menjadi obyek seks belaka.

Pengantin Perempuan di Jepang / photo Junanto

Gerakan kaum perempuan di Jepang baru dimulai pascarestorasi Meiji. Setelah tahun 1946, Jepang lalu mulai mengundangkan kesamaan hak bagi kaum perempuan. Setelah itu, perlahan demi perlahan, kaum perempuan Jepang mendapatkan haknya.  Sebuah langkah yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan Indonesia yang memulai gerakan kaum Ibu dalam Kongres Kaum Perempuan Indonesia di tahun 1928.

Di Jepang, budaya mengangkat harkat kaum perempuan masih terlihat gagap dan tersendat. Seorang suami bahkan dulu masih bisa membawa perempuan lain ke rumah, sementara istrinya menyiapkan kamar untuk keperluan suaminya. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga juga masih tinggi.

Berbagai gerakan kaum perempuan dan upaya pemerintah Jepang untuk melakukan perlindungan hukum telah banyak digalang. Satu organisasi seperti Tokyo Federation of Women Organization, memiliki berbagai divisi yang dikhususkan pada upaya perlindungan kaum perempuan di Jepang.

Organisasi seperti Liga Peningkatan Kesamaan Hak Perempuan atau Fujin Sanseiken Kakutoku Kisei Domei adalah satu organisasi yang cukup berpengaruh di Jepang saat ini untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Realita bagi kaum perempuan memang tak mudah. Satu hal yang saat ini sangat memprihatinkan adalah soal kemiskinan. Data pemerintah Jepang dan National Institute of Population and Social Security Research (NIPSSR), menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan di Jepang berusia 20 hingga 64 tahun, hidup menyendiri dalam kemiskinan. Kaum perempuan di Jepang tercatat lebih miskin dari kaum prianya.

Kalau Jepang, yang notabene negara maju saja menghadapi tantangan yang berat pada kaum perempuannya, bagaimana Indonesia?

Dilihat dari struktur demografi ekonomi, kaum perempuan Indonesia juga masih terpinggirkan. Dari jumlah penduduk miskin absolut di Indonesia, apabila dibedakan menurut jenis kelaminnya, maka penduduk perempuan miskin (16,72%) lebih banyak jumlahnya dibanding laki-laki (16,61%).

Kalau kita merinci menurut rumah tangga, maka rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan di Indonesia jumlahnya masih tinggi. Kemiskinan di Indonesia sangat lekat dan dekat dengan perempuan. Dana BLT yang diterima dari Pemerintah sebagian besar juga diterima oleh laki laki, karena definisi kepala keluarga di Indonesia masih menempatkan laki-laki sebagai subjeknya.

Dampak dari kemiskinan tersebut dapat ditebak, prioritas akses pada berbagai layanan akan diberikan lebih banyak pada laki-laki. Tidak mengherankan jika perempuan identik dengan kemiskinan. Budaya patriarkat yang masih melekat di Indonesia menyebabkan perempuan tertinggal di setiap sektor. Di sektor pendidikan dapat kita lihat bahwa persentase rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan yang berpendidikan SD dan SLTP lebih tinggi jumlahnya dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki. Sebaliknya, persentase rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki dengan pendidikan sekolah menengah ke atas jumlahnya lebih tinggi.

Berbagai upaya tentu telah dilakukan untuk memberdayakan perempuan Indonesia. Meski begitu, saat ini tantangan ke depan masih berat. Masalah ketimpangan gender, angka kematian ibu, masalah buruh perempuan, Tenaga Kerja Wanita yang kerap disiksa, Pekerja Rumah Tangga Wanita, dan berbagai permasalahan lainnya masih menggelayuti negeri ini.

Kartini / sumber google

Kartini di hari-hari ini menjadi relevan lagi. Isu yang diangkatnya dari sebuah desa kecil di Jawa ternyata bukan isu lokal. Kartini justru mengangkat sebuah isu universal yang bukan hanya masalah bagi tradisi Jawa. Bahkan di Jepang sekalipun, hingga saat ini, isu pemberdayaan perempuan masih relevan.

Indonesia bisa dinilai lebih maju dari Jepang dalam memberdayakan kaum perempuannya. Kita bahkan telah memiliki Presiden perempuan, dan banyak perempuan berpartisipasi dalam politik. Satu hal yang masih langka di Jepang.

Di hari Kartini ini, kiranya kita perlu merenungkan kembali, bahwa perempuan adalah tulang punggung bangsa. Bangsa ini tak bisa jalan tanpa perempuan. Andai para ibu rumah tangga mogok saja dalam sehari, maka mandeklah  kehidupan kita. Kalau ibu rumah tangga berhenti belanja dalam sehari, mogoklah ekonomi kita. Banyak perusahaan yang bisa bangkrut karena diboikot ibu-ibu. Dijamin, bukan hanya perekonomian, tapi bapak-bapak juga bakal kerepotan.

Selamat Hari Kartini. Salam.